Daerah

77.186 Anak di Kepri Tak Sekolah, Abdul Basyid Has: Perlu Ada Regulasi yang Tepat

Batam – Pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam pembangunan daerah. Namun, di beberapa daerah pendidikan masih menjadi problem tersendiri dengan menumpuknya jumlah anak tak bersekolah juga problem kesejahteraan guru.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 menyebutkan sebanyak 77.186 anak usia sekolah 7-18 tahun di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), tidak bisa menikmati layanan pendidikan di sekolah. Dari 77.186 anak tidak bisa menikmati layanan pendidikan sebanyak 34.930 anak usia sekolah dasar (SD), 17.460 anak usia sekolah menengah pertama (SMP), dan 24.795 anak usia sekolah menengah atas (SMA).

Menanggapi kondisi tersebut, Pembina Gerakan Kebangkitan Bangsa (GKB) Provinsi Kepri, Abdul Basyid Has mengatakan, masih tingginya anak usia sekolah yang tidak menikmati pendidikan di Kepri di antaranya disebabkan tidak adanya regulasi yang kuat untuk akses pendidikan wajib belajar (wajar) 12 tahun.

“Pemerintah Daerah perlu menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk wajar 12 tahun, Pemda harus punya regulasi yang tepat untuk mendorong anak-anak di Kepri bisa sekolah secara menyeluruh,” ujar Basyid, saat ditemui awak media usai mengisi dialog dengan para guru di Hang Nadim Malay School, di Batam, Senin, (4/6).

Selain itu, Bang Basyid sapaan akrab Abdul Bayid Has juga menegaskan, anggaran pendidikan di daerah harus sesuai amanat undang-undang yakni 20 persen dari total APBD dan harus difokuskan untuk program pembangunan yang berkaitan lagsung dengan fungsi pendidikan.

“Kita semua tahu selama ini anggaran pendidikan kita masih dihabiskan untuk belanja tak langsung yaitu menggaji guru, tunjangan guru dan pegawai. Harusnya sebagian untuk meningkatkan kompetensi guru, serta program layanan pendidikan, karena itu penting,” tegas Basyid.

Calon anggota DPR RI Dapil Kepri di Pileg 2019 ini juga menambahkan, selain mendorong anak-anak di Kepri bisa bersekolah, pihaknya juga menginginkan adanya perhatian untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.

“Itu wajib, jangan sampai anak-anak kita semua terpenuhi akses pendidikannya, tapi kualitas guru kita rendah. Maka harus didorong untuk peningkatan kualitas juga kesejahteraan guru,” pungkasnya. (nf/ind)

Tags

Artikel Terkait

Close
Close