Aamandemen UUD 1945 MS Kaban Minta Sistem Pemilu Dievaluasi

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban menyetujui amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Kata dia, sudah saatnya sistem tersebut dievaluasi. Salah satunya pemilihan presiden melalui MPR.

Dia beralasan, demokrasi langsung selama dua puluh tahun itu berbiaya tinggi. Praktik money politik juga mewarnai setiap proses pemilihan. Baik legislatif maupun eksekutif. Meskipun sistem pemilihan langsung merupakan amanat reformasi, menurut dia susah saatnya sistem itu di evaluasi.

Berita Lainnya

“Demokrasi yang kita jalani hari ini akhirnya semata-mata soal uang. Apakah ini yang diinginkan reformasi,” ujarnya.

Meskipun begitu, sebagian orang menilai sistem demokrasi tak langsung justru tidak lebih baik. Praktek money politik akan berpindah ke parlemen. Pemilihan presiden juga dilakukan di gedung MPR. Masyarakat tidak terlibat dalam proses pemilihan itu. Tapi, bagi dia, faktanya praktik money politik terjadi kian parah justru saat ini. Saat pemilihan langsung dilakukan.

“Paling tidak faktanya dalam sejarah bahwa demokrasi uang (money politik) itu yang paling dahsyat adalah sekarang,” ujarnya.

Mantan Menteri Kehutanan era SBY itu mempertanyakan kualitas demokrasi pasca reformasi 1998. Selama dua puluh tahun reformasi berjalan, demokrasi belum melahirkan kepemimpinan nasional yang memiliki komitmen kuat.

“Selama dua puluh tahun ini, pertanyaannya apakah kita menghasilkan wakil rakyat yang kualified? apakah kita telah melahirkan kepemimpinan Nasional yang memiliki komitmen yang kuat?,” katanya 17/10)

Selain itu, proses demokrasi yang ditandai dengan pemilihan langsung memakan biaya yang sangat besar. Itu menyebabkan mereka yang terpilih, baik sebagai anggota legislatif ataupun eksekutif adalah yang memiliki modal yang sangat besar.

“Kita harus berani mengoreksi situasi ini setelah dua puluh tahun (reformasi),” ujarnya.

Menurut dia, dengan kembali ke UUD 1945 yang asli berarti kita ingin mengembalikan kehidupan berbangsa sesuai amanat rakyat. (pit)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *