Hukum-Parlemen

Abraham Sebut KPK Diambang Kematian

Masyarakat Berharap Jokowi Tolak Goalkan Revisi Undang-undang Nomor 30/2002
  • Whatsapp
Sejumlah politisi termasuk eks Ketua KPK Abraham Samad dalam acara diskusi, di Jakarta, Sabtu (7/9)

INDOPOLITIKA- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai, komisi antirasuah tersebut benar-benar berada diambang kematian jika revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 kelak goal.

“KPK di ambang kematian. Setidaknya, ada enam poin krusial dari rencana revisi Undang-undang itu, yang akan membuat KPK mati suri,” ungkap Samad usai menghadiri acara diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9).

Baca Juga:

Karena itu, Samad sangat berharap Presiden Joko Widodo, mendengarkan suara masyarakat yang menginginkan penolakan untuk merevisi aturan UU tersebut. “Sekarang bola ada di presiden dan harapannya dia melakukan langkah-langkah yang lebih responsif, mendengarkan suara-suara yg berkembang di tengah masyarakat,” harapnya.

Samad tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya terkait revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasalnya, jika upaya revisi benar-benar dijalankan DPR, maka sama halnya sengaja membuat KPK mati suri dan pemberantasan korupsi mati total. Kalau sudah demikian artinya, para koruptor bebas menjalankan aksinya memakan uang rakyat.

Samad menyebut revisi itu tak relevan dan akan melemahkan kerja pemberantasan korupsi oleh institusi yang dibentuk tahun 2002 tersebut. “Saya khawatir KPK-nya mati suri. Kalau KPK mati suri berarti agenda pemberantasan korupsi dengan sendirinya juga tidak akan berjalan dan berhenti,” imbuhnya.

Kekhawatiran Samad bukan tanpa alasan jika melihat poin demi poin dalam draft revisi UU KPK tersebut. Terkait penyadapan, KPK harus meminta ijin dewan pengawas terlebih dahulu. Begitu juga dengan penuntutatn yang harus melalui persetujuan Mahkamah Agung.

Belum lama lagi nantinya KPK akan diisi para PNS. “Jadi kekhususan KPK itu hilang. Padahal itulah yang membuat KPK menjadi lembaga independen,” tutupnya.[asa]

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *