Pilkada

ACTA: Surat Bawaslu Sumut Aneh dan Berpotensi Mendiskriminasi Umat Islam

Selain itu, Surat tersebut juga bertentangan dengan UUD 1945 dan HAM

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Ali Lubis menyayangkan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, yang mengeluarkan surat aneh dan dinilai melanggar UUD 1945.

Surat tersebut adalah surat edaran dengan nomor B-1601/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/05/2018, yang berisi bahwa pasangan calon, tim kampanye, partai politik, dan relawan dilarang menyampaikan ucapan selamat menyambut bulan Ramadan dan menjalankan kegiatan-kegiatan lainnya selama bulan puasa, hingga hari raya Idul Fitri.

“Kalau dibaca dan diteliti secara seksama, bahwa isi dari surat tersebut sungguh sangat aneh dan cenderung mengatur persoalan syariat umat Islam dalam beribadah dan beramal di bulan suci Ramadhan,” katanya, Sabtu (19/5/2018).

Selain itu, kata dia keputusan itu juga berpotensi mendiskriminasi umat islam di Sumatra Utara dan bertentangan dengan UUD 1945 dan HAM.

“Surat yang diterbitkan oleh Bawaslu Sumut itu diduga bertentangan dengan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan Berpotensi Melanggar HAM,” terangnya.

Pasalnya, dalam UUD 1945 telah diterangkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Apalagi beribadah adalah Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh negara, terlebih tidak ada satu pun aturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang Larangan bagi paslon, tim kampanye dan relawan dalam melakukan infak dan sedekah di bulan ramadhan.

Oleh karena itu, Surat yang diterbitkan oleh Bawaslu Sumut tersebut berpotensi merugikan pasangan calon dan Tim kampanye serta Relawan yang beragama Islam.

“Sebab jelas didalam surat tersebut pada point no 4 huruf A, B dan C adanya pelarangan terhadap pasangan calon, tim kampanye, partai politik dan relawan untuk melakukan kegiatan keagamaannya seperti ucapan selamat berpuasa hingga berinfak dan bersedekah selama bulan suci Ramadhan,” jelasnya.

Ali pun meminta kepada Ketua Bawaslu RI, Abhan untuk segera mengambil tindakan tegas dengan cara memerintahkan ketua bawaslu Sumut untuk mencabut kembali surat tersebut.

“(Pencabutan surat aneh itu dilakukan) sebelum terjadinya konflik-konflik sosial yang disebabkan oleh isi surat tersebut yang bersifat diskriminasi dan menimbulkan kerugian terhadap umat Islam di sumatra utara,” jelasnya.(*)

Tags

Artikel Terkait

Close
Close