Ada Backdate Penandatanganan Kontrak, Ombudsman Minta 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Diangkat ASN

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Ombudsman RI (ORI) menemukan adanya penyimpangan serius dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya ditemukan nota kesepahaman yang dibuat secara backdate atau mundur beberapa bulan sebelum pelaksanaan dilakukan.

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan nota kesepahaman tersebut dibuat antara KPK dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang jadi pelaksana asesmen tersebut.

Berita Lainnya

“Nota kesepahaman pengadaan barang dan jasa melalui swakelola antara Sekjen KPK dan Kepala BKN ditandatangani pada 8 April 2021 dan kontrak swakelola ditandatangani tanggal 20 April 2021. Namun, dibuat tanggal mundur 27 Januari 2021,” kata Robert dalam keterangan pers daring, Rabu (21/7/2021).

Robert menjelaskan, seharusnya nota kesepahaman itu ditanda tangan pada bulan April tapi dibuat mundur tiga bulan ke belakang yaitu 27 Januari 2021.

“Jadi tanda tangan bulan April tapi dibuat mundur tiga bulan ke belakang yaitu 27 Januari 2021,” katanya.

Temuan ini, kata Robert, menunjukkan adanya penyimpangan prosedur yang cukup serius. Apalagi, TWK dilaksanakan pada 9 Maret. Artinya, saat kegiatan itu digelar nota kesepahaman dan kontrak swakelola tersebut belum ada.

“Ini penyimpangan prosedur yang buat kami cukup serius baik dalam tata kelola suatu lembaga dan terkait masalah hukum,” tegas Robert.

Sehingga, salah satu cacat administrasi yang ditemukan adalah kontrak dengan tanggal mundur dan pelaksanaan TWK yang ternyata belum didasari nota kesepahaman.

“Ombudsman berpendapat KPK dan BKN melakukan penyimpangan prosedur. Satu, membuat kontrak tanggal mundur. Kedua, melaksanakan kegiatan TWK di tanggal 9 Maret 2021 sebelum adanya penandatanganan nota kesepahaman dan kontrak swakelola,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta para pimpinan KPK segera mengalihkan status kepegawaian 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan menjadi ASN.

Permintaan ini sebagai bentuk korektif yang disampaikan lembaganya kepada KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) lantaran dalam proses alih status itu ditemukan sejumlah malaadministrasi. [rif]

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *