Adian Napitupulu Temui Jokowi, Biar Komunikasi dengan Para Menteri Lancar?

  • Whatsapp
Presiden Joko Widodo bertemu dengan Politikus PDIP Adian Napitupulu. DOK Istimewa

INDOPOLITIKA.COM – Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu bersama sejumlah mantan tokoh aktivis’98 yang kini menduduki salah satu komisaris di BUMN seperti Mustar Bona Ventura dan Fendy Mugni bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/5/2021).

Adian Napitupulu menyebut pembicaraan berkisar pada situasi nasional, virus corona dan vaksin. Kemudian, sumber daya laut, ekonomi dan tanah untuk rakyat.

Berita Lainnya

“Terkait masalah yang disampaikan, Jokowi minta agar lebih intensif berkomunikasi dengan semua menterinya antara lain LBP (Luhut Binsar Pandjaitan), BKS (Budi Karya Sumadi) Erick Thohir dan Trenggono,” ungkap Adian lewat keterangannya via staf pribadinya Musyafaur Rahman, Senin (10/5).

Adian mengungkapkan, dalam kesempatan itu Jokowi terlihat tenang dan kerap berbicara dengan diselingi beberapa kali tertawa. Ia juga mencatat masukan masukan yang dianggap penting.

“Jokowi juga meminta agar seluruh elemen rakyat bergandengan tangan dan gotong royong untuk melewati masa pandemi ini,” kata Adian.

Lebih lanjut, Adian menyampaikan banyaknya potensi kekayaan alam yang bisa di kelola untuk memperbaiki ekonomi nasional. Termasuk beberapa investor asing yang tertarik investasi namun terhambat karena persoalan di tingkat lokal.

Dikatakan Adian, Kepala Negara juga sempat menghubungi langsung sejumlah menteri untuk mengonfirmasi hal-hal yang mereka bicarakan.

“Presiden dalam kesempatan itu sempat menghubungi langsung beberapa menteri untuk mengkonfirmasi apa yang dibicarakan,” kata anggota DPR ini.

Selain itu, beberapa peraturan yang sempat dibicarakan dalam pertemuan antara lain PP 56 dan PP 35. Serta Peraturan Presiden terkait harga gas yang tidak kompetitif dengan negara lain sehingga membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi.

“Terkait agraria Adian menyampaikan data tentang 65.000 ha tanah PTPN yang di kelola oleh Rakyat dan perlu kepastian hukum untuk mencegah konflik agraria ke depan,” pungkasnya. [rif]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *