Adian Sebut BUMN Bukan BIN, Masak Uang Negara 3,7 Triliun untuk 6.200 Orang Tak Jelas Muasalnya?

  • Whatsapp
Politikus PDIP Adian Napitupulu

INDOPOLITIKA.COM – Adian Napitupulu belum berhenti mengkritisi posisi jabatan penting di BUMN. Adian membeberkan alasannya membongkar 6.200 direksi dan komisaris merupakan titipan.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mensoroti pentingnya rekrutmen terbuka di jajaran BUMN. Menurut Adian, direksi dan komisaris BUMN adalah jabatan publik, sehingga proses seleksinya harus transparan. Terlepas kandidatnya berasal dari relawan atau kader partai politik pendukung pemerintah.

Bacaan Lainnya

“Mengapa membongkar siapa saja yang mengisi 6.200 direksi dan komisaris dan bagaimana rekrutmennya menjadi sangat penting? Karena uang yang dikeluarkan negara bukanlah uang kecil,” kata Adian sebabaimana dikutip dari pojoksatu.id, Ahad (26/7/2020).

Menurut Adian, jika pendapatan rata-rata direksi dan komisaris sekitar Rp 50 juta perbulan, dikalikan 6.200 orang, maka BUMN harus mengeluarkan Rp 310 miliar setiap bulan atau Rp 3,7 triliun setiap tahun untuk direksi dan komisaris.

“Lucu dan aneh bagi saya kalau Negara mengeluarkan Rp 3,7 triliun setiap tahun untuk 6.200 orang yang rakyat tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya dan dari mana asal usulnya,” jelas Adian.

Mantan aktivis 98 mengatakan sudah wajar jika proses seleksi perusahaan negara haruslah melalui proses yang terbuka, yang artinya rangkaian rekrutmennya diumumkan ke publik.

Adian pun menyinggung pernyataan Arya Sinulingga soal transparansi pembukaan lowongan komisaris BUMN yang diumumkan ke publik yang dinilai tak lazim.

Kata Adian, pembukaan lowongan jabatan direksi dan komisaris sebuah perusahaan sudah lazim terjadi. Contohnya lowongan yang dibuka oleh Perusda Pasar Surya, PT Patralog, PT Bank Jatim dan PT Jateng Petro Energi.

“Dari contoh di atas maka pernyataan bahwa tidak pernah ada lowongan direksi atau komisaris corporate yang di umumkan terbuka tentu sebuah kesalahan besar atau sok tahu yang sangat akut,” ucap Adian.

Adian menyebut ada tiga undang-undang dan satu peraturan pemerintah (PP) yang menyebut direksi dan komisaris adalah pejabat publik. Yakni Pasal 1 angka 1 UU no 28 tahun 1999, pasal 1 ayat 2 dan 4 dari PP No 61 tahun 2010, Pasal 14 UU No 14 tahun 2008, dan Pasal 1 angka 1 jo pasal 1 angka 10 UU 19 tahun 2003.

“Dari tiga UU dan satu PP ternyata menjelaskan bahwa direksi dan komisaris BUMN adalah pejabat publik dan karena mereka pejabat Publik maka mereka juga harus dan wajib mengisi lembar LHKPN. Kalau sudah isi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) maka jelas dia adalah pejabat publik,” pungkas Adian Napitupulu. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *