Pemerintahan

Agum Minta Jajaran Bakohumas Piawai Dalam Berkomunikasi

Anggota Wantimpres Agum Gumelar menyampaikan paparan dalam Forum Bakohumas, di Hotel Crown Plaza, Jakarta, Rabu (26/9) pagi. (Foto: Heni/Humas)

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar meminta jajaran humas pemerintah yang tergabung dalam Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas) untuk piawai dalam berkomunikasi.

“Koordinasi dan komunikasi sesama anggota Bakohumas, mengenali benar permasalahan yang ada sesuai situasi dan kondisi,” tutur Agum saat menyampaikan Keynote Speech pada acara Forum Tematik Bakohumas Ombudsman, di Hotel Crown Plaza, Jakarta Selatan, Rabu (26/9) pagi.

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) itu mengingatkan, jika stabilitas nasional terganggu dan akan berdampak pada pembangunan. Maka di sinilah pentingnya peran komunikasi di antara sesama jajaran humas Pemerintah.

Agum yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni Lemhanas (IKAL) itu meyakini, mayoritas rakyat Indonesia menginginkan bangsa Indonesia yang utuh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun dia mengingatkan, ada segelintir orang licik yang memanfaatkan kekurangan-kekurangan agar bangsa Indonesia ini pecah dan hancur, sehingga tidak lagi bisa melanjutkan pembangunan.

“Karena itu, Bakohumas harus bisa memberikan masukan yang benar kepada pemerintah mengenai permasalahan yang ada di masyarakat, bagaimana solusinya, dengan cara yang etis dan elegan,” tutur Agum.

Terkait dengan reformasi, Agum menjelaskan, hakekatnya adalah meninggalkan jauh nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi, seperti arogansi, munafik, dan mental Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Reformasi itu itu suatu spirit untuk memperbaiki yang tidak baik menjadi lebih baik,” tegas Agum seraya mengakui, tidak semua nilai-nilai lama itu tidak benar.

Selain menghadirkan Agum Gumelar, diskusi tematik bertemakan “Menjadi Humas Pemerintah Yang Responsif Sebagai Bentuk Upaya Menjaga Ketahanan Nasional” itu juga menghadirkan narasumber Prof. Adrianus Meliala (Anggota Ombudsman), Rosarita Niken Widiastuti (Dirjen IKP Kemkominfo), dan Laksda (Pur) Dr. Surya Wiranto, SH, MH (Ketua Bidang Pengkajian IKAL). (HEN/ES)

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close