Airlangga Hartarto Jangan Jual Nama Presiden Untuk Kepentingan Munas

  • Whatsapp
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto

INDOPOLITIKA.com – Airlangga Hartarto diingatkan tidak menjual nama presiden untuk kepentingan dirinya, jelang pemilihan ketua umum di Musyawarah Nasional Partai Golkar.

Fungsionaris Partai Golkar, Azis Samual, menekankan, presiden telah menegaskan tidak mau terlibat dalam konflik di Partai Golkar dan bersikap netral.

Baca Juga:

“Bahkan presiden berkali-kali menyampaikan agar pemilihan ketua umum di Munas Golkar berlangsung demokratis dan terbuka. Presiden menolak praktik-praktik aklamasi atau rekayasa yang akan dibangun oleh Airlangga,” tegas Azis melalui keterangan pers, Senin (9/9).

Seperti diketahui, Airlangga mengklaim bahwa tindakannya menempatkan para preman dan menggembok gerbang kantor DPP Partai Golkar didukung oleh presiden. Hal itu disampaikan Airlangga saat memberikan pengarahan di DPP Partai Golkar, Sabtu (7/9).

“Statement Ketua Umum Airlangga itu jelas membahayakan nama baik presiden. Masak urusan gembok menggebok, premanisme dan judi seret-serta nama presiden. Cengeng dan tidak jantan itu namanya,” tegas Azis.

Seperti diberitakan media massa, Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pro-Bambang Soesatyo atau Bamsoet, Adi Baiquni yang berniat menyampaikan aspirasi, Sabtu (7/9) mengaku tak diizinkan masuk ke Kantor DPP Partai Golkar.

Selain tidak diperkenankan masuk, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang tengah berada di Kantor DPP kata Adi bahkan enggan menemui massa AMPG pro-Bamsoet.

“Kita datang ke rumah kita sendiri untuk menyampaikan aspirasi kepada Pengurus DPP. Namun, sama seperti sebelumnya, kita tidak diizinkan masuk ke dalam kantor DPP,” ujarnya.

“Ketua Umum yang berada di dalam gedung harusnya keluar menemui kami, bukan malah bersembunyi ketakutan dan lepas dari tanggung jawab. Ketum parpolnya harusnya mampu bersikap ksatria,” tegasnya.

Ia juga menyebut gaya kepemimpinan Airlangga yang otoriter, diskriminatif, serta menjadikan Partai Golkar nyaris sebagai milik pribadi, sehingga memicu konflik dan perpecahan dalam tubuh Partai Golkar.

Adi turut mempertanyakan langkah Airlangga yang memberhentikan sejumlah ketua Partai Golkar di kabupaten/kota tanpa melalui mekanisme yang benar. Adi mengatakan hal itu makin menunjukkan sikap otoriter Airlangga.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *