Airlangga ‘Melempem’, Tim Sembilan Golkar Kritisi Minimnya Sosialisasi Omnibus Law  

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Tim Sembilan Partai Golkar mengatakan, otoritas Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian tampaknya tidak cukup aktif, dan kreatif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal substansi dan tujuan strategis Omnibus Law.

“Akibat minimnya terobosan koordinasi terhadap strategi sosialisasi Omnibus Law, maka belakangan ini mulai muncul gejolak di kalangan buruh/pekerja yang juga merupakan subjek atau pelaku perekenomian nasional,” ujar Koordinator Tim Sembilan Partai Golkar, Cyrillus Kerong di Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Berita Lainnya

Bahkan, saat ini kata Cyrillus telah beredar informasi yang cukup kuat mengenai rencana mogok nasional oleh para buruh atau pekerja, sebab Omnibus Law dianggap mengancam nasib dalam hal kualitas penghasilan kerja.

“Situasi rentan seperti ini membuat kondisi perekonomian nasional menjadi tidak nyaman, yang potensial memicu kondisi instabilitas politik dan gejolak sosial,” katanya.

Diakuinya, dari dimensi strategis, gagasan Presiden Jokowi mengenai Omnibus Law sesungguhnya merupakan ikhtiar yang patut diapresiasi. Namun demikian, Lanjutnya, apabila substansi muatan dan tujuan besar Omnibus Law tidak mampu disosialisasikan dengan baik oleh pihak-pihak yang telah diberikan tanggungjawab oleh Presiden, maka hal tersebut dapat berakibat kontraproduktif terhadap kinerja pemerintahan, dan akan berdampak negatif terhadap upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat

Karena itu, merujuk pada referensi informasi yang dimiliki Tim Sembilan, papar Cyrillus, terdapat enam isu pokok yang bersifat strategis dalam Omnibus Law, yakni Peningkatan pendanaan investasi; Sistem teritori untuk penghasilan luar negeri; Penentuan subjek pajak orang pribadi; Stimulasi terhadap kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela; Stimulasi keadilan iklim berusaha di dalam negeri; dan Pengaturan fasilitas dalam RUU Perpajakan.

Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa ini, khususnya pemerintah, sambung Cyirillus dituntut segera menemukan solusi. Mengingat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi dan bertanggungjawab di bidang perekonomian.

“Maka Airlangga Hartarto dituntut untuk lebih gesit dan cekatan mengatasi permasalahan di bidang perekonomian,” pungkasnya.[asa]

 

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *