Airlangga Temui Buya Syafii, Minta Restu Nyapres?

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato ditemani oleh Agus Gumiwang Kartasasmita, berkunjung ke kediaman mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii di Sleman, pada Sabtu (19/6/2021). Minta Restu untuk Nyapres?

Usai pertemuannya dengan Buya Syafii, Airlangga mengaku kepada wartawan tidak ada pembahasan tentang Pilpres 2024. Menurutnya, pertemuan ini sebatas silaturahmi semata.

Berita Lainnya

“Tidak ada wawancara. Ini silaturahmi dengan tokoh bangsa,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu sembari masuk ke mobilnya dan meninggalkan lokasi.

Sementara itu, Buya Syafii mengatakan pertemuan tersebut mengobrol seputar persoalan bangsa dan politik. Namun, sama sekali tak menyinggung Pilpres 2024.

“Ya, judulnya silaturahmi, kita bicara politik, persoalan kebangsaan,” katanya.

“Saya bilang begini, kita (Indonesia) krisis negarawan. Yang banyak politisi. Itu yang menyebabkan negara terpontal-pontal karena enggak ada negarawan,” sambungnya.

Menurut Buya Syafii, topik ini pula yang diangkat ketika para menteri koordinator lain menyambangi kediamannya.

“Ya, tentang krisis (negarawan). Tantangan kita kan berat. Covid, korupsi masih merajalela begini. KPK juga tidak seperti kita harapkan. Hukum juga begitu,” imbuhnya.

Segala bentuk permasalahan ini, menurut Buya Syafii tak terlepas dari kabinet presidensial yang cenderung bersifat parlementer. Lebih banyak diisi orang partai, ketimbang para ahli dengan kapasitas dan kapabilitasnya layaknya kabinet zaken.

“Partai-partai itu kan haluannya tidak sama. Mereka punya kepentingan strategi masing-masing. Jadi, karena ini kan presidensial tapi terasa seperti parlementer. Itu sulit sekali. Sangat sulit,” ungkapnya.

“Tapi itu hasil politik, mau apa? Ya, sudah lalui saja. Yang penting menurut saya kesetiaan kepada bangsa dan negara ini jangan sampai lemah, berkurang. Timbulkan kembali patriotisme, nasionalisme,” pesannya.

Lebih jauh, Buya Syafii meminta pemerintah secara konsisten melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi realisasi sila kelima Pancasila.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama dari landasan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam di Tanah Air. Landasan konstitusional ini sebagai peraturan yang membahas kesejahteraan masyarakat.

“Sejak kita merdeka, itu masih menggantung di awan tinggi. Sampai hari ini. Padahal tujuan kemerdekaan kan itu,” pungkasnya. [fed]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *