Akademisi & Alumni UIN Jakarta Solid Melawan Upaya Pelemahan KPK

  • Whatsapp
Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

INDOPOLITIKA.COM- Akademisi yang juga mantan rektor Azyumardi Azra memboyong ratusan akademisi dan alumni kampusnya IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mereka solid ramai-ramai menolak revisi Undang-Undang (UU) KPK dan calon pimpinan KPK bermasalah.

Mereka menilai rencana DPR merevisi beleid KPK telah menimbulkan kontroversi. Perlawanan mereka dituangkan lewat petisi  grup whatsapp yang dihuni para alumni UIN  Jakarta. Dari mulai dosen, dekan hingga guru besar. Dari jajaran dosen, dekan hingga guru besar berderet nama-nama besar UIN. Selain Azyumardi Azra, ada Arief Subhan, Ali Munhanif dan Sukron Kamil dan lainnya.

Baca Juga:

Pakar-pakar politik UIN Syarief Hidayatullah pun ikut mendukung gerakan ini. Mereka adalah:
pendiri SMRC Syaiful Mujani, pendiri Konsepindo Veri M Arifuzzaman, pendiri Indikator Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik Fachry Ali, Ray Rangkuti, Adi Prayitno serta aktivis YLBHI Muhamad Isnur. Dari jajaran elite media massa indopolitika.com Budiyana Saifullah dan Rizal Maulana Malik pun ikut mendukung gerakan ini.

Mereka kompak menilai, proses revisi yang berjalan saat ini tidak sesuai dengan ketentuan UU. Hal ini jelas dapat menyebabkan proses dan hasilnya kelak berpotensi batal demi hukum.

Selain tidak taat prosedur yang ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, revisi UU KPK juga bermotif pelemahan KPK. Mereka melihat ada upaya terstruktur, masif dan sistematis dalam melemahkan KPK.

Sebab rencana dan proses revisi UU KPK ini dilakukan secara bersamaan dengan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) 10 calon pimpinan KPK periode 2019-2023 yang dinilai beberapa diantaranya ada figur yang rekam jejaknya buruk. Lantaran pernah terlibat pelanggaran etik berat saat bertugas di KPK dan tidak taat melaporkan LHKPN secara periodik.

Berikut sikap para alumni dan akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:

Kami dengan ini menyatakan:

1. Menolak upaya merevisi UU KPK.

2. Meminta kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo untuk menolak Pembahasan RUU ini dan tidak mengirimkan surat ke DPR.

3. Meminta kepada Komisi III DPR untuk tidak memilih calon pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak buruk dengan dugaan pelanggaran etik berat maupun yang tidak taat melaporkan LHKPN secara periodik.

Tertanda Alumni IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta :

Hingga pagi tadi dukungan petisi ini terus bertambah. [sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *