Akademisi UIN Jakarta Puji Kemenag Cabut Moratorium Izin Penyelenggaraan Umrah

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Kementerian Agama (Kemenag) telah mencabut moratorium pemberian izin baru bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kebijakan ini ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) No 28 tahun 2020 tentang Pencabutan atas KMA No 229 Tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah tertanggal 3 Februari 2020.

Menanggapi hal itu, Pengamat Haji dan Umrah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi mengapresiasi langkah Kementerian Agama yang telah mencabut moratorium izin baru bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Baca juga:

“Pertama, Kemenag rupanya responsif terhadap desakan agar kran izin penyelenggaraan umrah dibuka kembali. Saya hargai kebijakan ini, mengingat minat jamaah dan kebutuhan penyelenggaraan umrah yang amanah dan bagus terus meningkat,” tutur Dadi Darmadi, di Jakarta, Jumat (14/02/2020).

Pertanyaannya, sambung Dadi, apakah Kemenag sudah mendapatkan jawaban dan meyakinkan publik atas persoalan yang dijadikan alasan diberlakukannya moratorium pada 2018 yang lalu? Yaitu adanya pihak-pihak yang memanfaatkan besarnya peluang bisnis umrah dengan melakukan penipuan dan penggelapan dana jamaah umrah.

“Dua kasus besar yang meledak, First Travel dan Abu Tours memang sudah dipengadilankan. Tapi masih ada laporan-laporan lain di berbagai daerah maraknya praktek buruk ini,” tegasnya.

Kedua, kata Dadi, ide moratorium ini memang kontroversial, ditolak dan dipertanyakan efektifitasnya, khususnya oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan dengan umrah sebagai ibadah dan juga bisnis.

“Dalam hal ini, Kemenag seharusnya merespon bahwa moratorium itu bukan untuk menyetop ibadah umrah, tapi membenahi penyelenggaraan umrah yang buruk. Pelan-pelan kemudian memperbaiki sistem dan manajemen umrah,” ucapnya.

Kendati demikian, dia berharap ke depan pemerintah dalam hal ini Kemenag harus tetap fokus pada aspek pembinaan, pelayanan dan pengawasan di bidang umrah kepada semua stakeholder.

“Bukan hanya kepada pengusaha travel, asosiasi biro haji dan pendukung umrah semata, tapi untuk para jamaah umrah dan publik itu sendiri. Kemenag perlu terus meyakinkan publik bahwa umrah aman dilakukan dan telah membina, mengaudit dan mengawasi kinerja para penyelenggara dengan baik,” pungkasnya.[asa]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *