Akbar Tanjung: Itu Semua Berisiko…

  • Whatsapp
Akbar Tandjung saat menjadi pembicara di sebuah acara diskusi tadi siang

INDOPOLITIKA- Politikus senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengungkap kegelisahannya terkait wacana mengamanden Undang-Undang Dasar dan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut kedua wacana itu berisiko menciptakan masalah ketatanegaraan baru. Sebab, kata Akbar, Indonesia pasca reformasi memiliki sistem ketatanegaraan yang sangat berbeda, dengan Indonesia pada periode Orde Baru.

Baca Juga:

“Kalaupun tujuannya (menghidupkan kembali GBHN) untuk perencanaan pembangunan, kita sudah punya rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN),” ucap Akbar Tanjung saat dijumpai di sebuah acara diskusi di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Pada dasarnya terkait perencanaan pembangunan, menurut Akbar, dapat dilakukan melalui sinkronisasi antara daerah dan nasional. Selain itu, kata Akbar, Presiden juga dapat mengajukan undang-undang apabila memiliki rencana pembangunan berkelanjutan.

“Dengan begitu sebenarnya GBHN belum terlalu urgent untuk diwacanakan saat ini,” imbuh Akbar.

Terkait wacana mengamandemen Undang-Undang Dasar, Akbar mengungkap kekhawatirannya MPR bakal dijadikan sebagai lembaga tertinggi negara, yang ujung-ujungnya bisa memunculkan kekhawatiran masyarakat pemilihan presiden yang saat ini dilakukan secara langsung oleh rakyat, bisa kembali dipilih oleh MPR, seperti pada masa Orde Baru.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *