Akhir ‘Drama’ Kontroversi TWK, KPK Pastikan Pegawai Tak Lolos Tes Tidak Akan Diberhentikan

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – ‘Drama’ panjang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) nampaknya segera berakhir. Pasalnya, pimpinan KPK memastikan puluhan pegawai tak lolos tes termasuk konon di dalamnya Novel Baswedan, tidak akan diberhentikan.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, berkaca dari hasil putusan MK terkait uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, disebutkan bahwa alih status kepegawaian di KPK tak boleh merugikan para pegawai yang sebelumnya telah mengabdi di lembaga antirasuah tersebut.

Berita Lainnya

“Dengan demikian bisa saya tegaskan, tidak ada seorang pun pegawai KPK yang diberhentikan,” ungkap Nurul Ghufron seperti dikutip dari Antara, kemarin.

Lebih jauh Nurul Ghufron menyampaikan, pihaknya akan perjuangkan agar proses peralihan pegawai KPK ke ASN ini sesuai penegasan MK. Ia menyatakan proses alih status tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu juga berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN serta Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

“Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021, MK telah memutuskan JR (judicial review) UU 19/19 yang salah satu pokoknya menyatakan bahwa peralihan pegawai KPK menjadi ASN adalah secara hukum berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 dan apa pun prosesnya tidak boleh merugikan pegawai,” ujar Ghufron.

“Kami akan menaati putusan MK dan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenpan-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) mengenai tindak lanjut hasil TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) menghasilkan pegawai yang MS (memenuhi syarat) dan TMS (tidak memenuhi syarat),” tegasnya.

Sementara itu, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, seharusnya para pegawai KPK tersebut tidak perlu diberhentikan dengan pertimbangan prestasi dan capaian tugas yang dilakukan selama di lembaga antirasuah.

Apalagi sebelum ada TWK untuk alih status, KPK memiliki sistem penerimaan yang ketat melalui Indonesia Memanggil. Sebagai angkatan pertama, mantan juru bicara KPK ini juga pernah mengikuti tahapan seleksi ketat tersebut.

Ia menilai ketika diterima seseorang jadi pegawai KPK dan mendapat jabatan eselon I, II, pastinya melewati tahapan yang cukup rumit di KPK. “Jadi dalam kaitan ini seharusnya kalau mau fair, ketika alih status tidak perlu ada seleksi yang punya akibat sampai seseorang diberhentikan,” ujar Johan saat diskusi virtual, Sabtu (8/5/2021).

Lebih lanjut Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan dalam UU KPK juga dijelaskan soal pemberhentian pegawai KPK dapat dilakukan jika melanggar kode etik berat atau melakukan pidana, atau meninggal dunia, mengundurkan diri.

Namun di UU tersebut tidak ada menjelaskan pegawai KPK dapat diberhentikan jika tidak lolos tes TWK dalam alih status menjadi ASN. “Memberhentikan pegawai KPK itu basisnya undang-undang, jadi bukan alih status ini,” ucapnya. [ind]

 

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *