INDOPOLITIKA – Para pengusaha mengeluhkan adanya berbagai jenis pungutan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Masalah ini tampaknya belum ada solusi hingga saat ini. Oknum-oknum dari ormas tersebut sering meminta sumbangan dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Selain pungutan terkait keamanan, banyak ormas juga sering meminta proyek, seperti memaksa untuk menjadi vendor katering, penyedia transportasi, terlibat dalam pembangunan pabrik, hingga meminta bagian dalam pengelolaan limbah.
Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, menyatakan bahwa potensi kerugian akibat maraknya pungutan keamanan ini dapat mencapai ratusan triliun rupiah.
“Itu sudah pasti, kalau dihitung semuanya, termasuk yang tidak jadi masuk, bisa ratusan triliun,” ungkap Sanny di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, pada Minggu (16/3/2024).
Dia juga menjelaskan bahwa ormas sering kali menyebabkan gangguan keamanan dengan memasuki kawasan industri dan melakukan unjuk rasa.
“Padahal, mereka (ormas yang menyebabkan kerusuhan) datang dari daerah yang tidak jelas, jauh-jauh, dan meminta jatah mereka. Itu tidak bisa diterima. Saat ini, perusahaan harus melalui proses tender untuk menentukan segala sesuatunya,” tambahnya.(Hny)
Tinggalkan Balasan