Aksi Protes Mahasiswa Jadi Satu-satunya Alasan Terbitkan Perppu UU KPK

  • Whatsapp
Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah Razikin Juraid

INDOPOLITIKA.COM- Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah Razikin Juraid  mengatakan, dari sisi konstitusional kewenangan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) merupakan hak Presiden.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan perppu.

Bacaan Lainnya

“Namun yang menjadi persoalan selanjutnya adalah mengenai ukuran kegentingan yang memaksa belum jelas takarannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maupun Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 juga tidak memuat batasan definisi yang jelas tentang kegentingan yang memaksa,” kata Razikin kepada Indopolitika.com saat dihubungi, Minggu (29/9/2019).

Menurutnya, jika kemudian nanti Presiden menggunakan hak konstitusionalnya menerbitkan perppu, tentu karenan adanya situasi ‘kegentingan yang memaksa’.

“Saya yakin situasi ‘kegentingan yang memaksa’ dimaksud adalah gelombang aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa dan hanya itu satu-satunya yang menggambarkan bahwa sedang terjadi ‘kegentingan yang memaksa’,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Razikin, sekarang hanya tersedia dua pilihan bagi Presiden. Pertama, mengkonsolidasikan seluruh kekutan politiknya, kemudian tetap bertahan untuk tidak menerbitkan perppu. Langkah ini memiliki risiko politik-hukum bagi Presiden. Artinya Presiden akan terus berhadapan dengan masyarakat.

“Nah kedua, Presiden segera menerbitkan perppu, ini juga punya risiko politik-hukum tersendiri,” tandasnya.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *