Besok DPR Mau Gelar Paripurna Untuk Merevisi UU KPK

Aktivis Antikorupsi Harus Turun Mengawal

  • Whatsapp
ilustrasi: Aktivis antikorupsi saat melawan aksi pelemahan terhadap KPK

INDOPOLITIKA- Aktivis antikorupsi wajib mengawal rapat paripurna DPR esok hari. Soalnya agenda yang dibahas sangat strategis bagi keberlangsungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). DPR akan menggelar rapat paripurna untuk menentukan kelanjutan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyebut salah satu wacana yang akan dibahas dalam revisi Undang-Undang KPK adalah pemberian kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Baca Juga:

Masinton menilai revisi Undang-Undang KPK perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terkait pemberian SP3, anak buah Megawati Soekarnoputri ini menyebut sejumlah kasus yang sudah bertahun-tahun ditangani KPK namun belum juga selesai. Dengan pemberian kewenangan SP3, menurut Masinton, KPK jadi tak perlu menangani perkara hingga bertahun-tahun lamanya.

“Sampai saat ini ada beberapa kasus di KPK itu yang belum bisa dilanjutkan, tidak jelas status. Tak dibawa ke pengadilan dan juga tak bisa dihentikan. Itu ada yang tersangka bertahun-tahun, karena KPK tak memiliki kewenangan SP3,” terang Masinton.

Lebih lanjut Masinton mengatakan, revisi Undang-Undang KPK merupakan kesepakatan pemerintah dengan DPR. Selain SP3, dia mengatakan ada sejumlah hal yang juga akan dibahas, salah satunya penyadapan.

“Buka saja lagi file 2017, itu kalau nggak salah, Pak Luhut waktu itu masih KSP atau apa. Beliau 2017 itu kan sudah (pernah menyampaikan untuk merevisi Undang-Undang KPK). Pemerintah menyampaikan sepakat dengan DPR untuk melakukan revisi empat hal yaitu terkait dengan penyadapan, dewan pengawas, kewenangan SP3 dan tentang pegawai KPK,” papar Masinton.

Seperti diketahui keempat poin revisi Undang-Undang KPK yang disebutkan Masinton tersebut kerap disebut-sebut oleh aktivis antikorupsi sebagai bentuk pelemahan terhadap KPK.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *