INDOPOLITIKA- Tak hanya di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) konflik internal Partai Golkar juga terjadi hingga ke daerah. Rebutan kursi Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), sebanyak tujuh pengurus harian DPD I Golkar Sumsel dikabarkan jadi korban pencopotan jabatan. Mirisnya lagi pemecatan itu hanya dilakukan via pesan WhatsApp. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumsel, Iskandar Syamwell.
“Saya tidak tahu (alasan) pemecatan kami. Padahal kalau mau memecat harus ada syarat-syaratnya, melalui pleno maupun peringatan terlebih dahulu. Tapi ini, tanpa ba bi bu langsung dipecat sebagai pengurus. Cuma lewat WA lagi,” ujar mantan anggota DPRD Sumsel ini Minggu (25/8).
Lebih lanjut Iskandar menilai, dirinya tidak pernah melanggar AD/ART partai. Ia menduga pemecatan dirinya dilakukan untuk memuluskan satu nama tertentu sebagai Ketua DPRD Sumsel. Iskandar terang-terangan menentang wacana tersebut karena dianggap tidak sesuai juknis dan juklak di partai Golkar.
“Pak Alex Noerdin (Ketua DPD I Golkar Sumsel) ingin memasukan mantunya yang baru seumur jagung di dunia politik dan belum juga duduk sebagai anggota Dewan. Padahal aturan di Golkar, untuk bisa duduk di kursi pimpinan, yang bersangkutan harus pernah duduk sebagai anggota DPRD satu periode dan menjadi pengurus partai sesuai tingkatan. Tapi hal ini ingin dilanggar pak Alex Noerdin,” imbuhnya.
Tak hanya Iskandar yang jadi korban pemecatan, Yulizar Dinoto pun jabatannya dilucuti dari daftar pengurus partai. Ia pun tak mengetahui apa yang jadi alasan partai mendepaknya dari kursi Sekretaris DPD.
“Memang saya belum menerima SK pemecatan itu secara resmi, jika memang ada saya mempertanyakannya. Apa dasarnya dan salah saya apa? Mengingat saya sudah berjuang bersama Golkar sejak lama,” ungkap Yulizar.
Jika memang ada evaluasi kepengurusan, menurut mantan Kepala BPBD Sumsel ini, seharusnya hal itu dilakukan sesuai AD/ART partai dan melalui pleno.
“Karena rohnya partai ada di jabatan (sekretaris) ini. Kami lihat Partai Golkar jadi makin semerawut,” tegas dia.
Iskandar bersama teman- temannya akan melakukan perlawanan terhadap keputusan pemecatan ini. “Kami akan ke Mahkamah Partai dan kami juga punya hak untuk mengevaluasi pengurus,” tandasnya.
Sementara itu, dihubungi terpisah Sekretaris DPD I Golkar Sumsel Herpanto mengatakan, saat ini setidaknya ada delapan nama calon Ketua DPRD Sumsel. “Tapi belum diputus (siapa yang akan direkomendasikan ke DPP), sekarang masih rapat,” kata Herpanto.
M Yansuri, salah seorang kandidat Ketua DPRD Sumsel menilai, hasil pleno yang dilakukan Golkar Sumsel banyak cacatnya. Dia mengendus ada upaya dari Ketua DPD Partai Golkar Sumsel Alex Noerdin untuk menempatkan keluarganya sebagai Ketua DPRD Sumsel.
“Sesuai hasil rakernas 2013 seharusnya calon Ketua DPRD itu minimal harus memenuhi tiga persyaratan (pengurus, pernah menjabat, dan suara terbanyak). Tapi kami lihat ada satu calon yang direkomendasikan juga, padahal tidak satu pun syarat dipenuhi, calon ini dipaksakan,” katanya.
Dari delapan nama yang sudah dikantongi, Yansuri mengetahui ada lima nama yang dianggap memenuhi syarat selain inkumben, mereka juga pengurus di Golkar Sumsel. Yaitu M Yansuri, RA Anita Noeringhati, Medi Basri, Nadia Basyir, dan Linda Syarofi.
“Jadi, kalau tetap memaksakan kehendak pimpinan partai. Saya rasa hal itu tidak bagus dan itu akan jadi preseden buruk bagi partai ke depan,” ujar Yansuri. Dia membantah saat pleno mengerahkan massa untuk menekan.
Menanggapi tudingan itu semua, Ketua DPD I Golkar Sumsel Alex Noerdin membantah. Dia mengatakan tak ada gejolak di kepengurusannya terkait rekomendasi nama-nama calon Ketua DPRD Sumsel periode 2019-2024. Golkar berhak menduduki kursi ketua setelah meraih kursi terbanyak pada Pileg 2019 lalu.
Alex juga membantah tujuh pengurus harian DPD Golkar Sumsel dipecat dari jabatannya untuk memuluskan jalan Fatra Radezayansyah, menantunya, menduduki kursi Ketua DPRD Sumsel.
“Tidak ada pemecatan, mereka (tujuh pengurus) naik jabatan menjadi Dewan Penasehat DPD Golkar Sumsel,” kata Alex, Minggu (25/8).
Gubernur Sumsel periode 2008-2018 ini, enggan mengomentari soal desas-desus Fatra yang diusulkan menjadi salah satu kandidat Ketua DPRD Sumsel karena semua telah dilakukan pleno bersama perwakilan DPP.
“Sudah diusulkan delapan nama untuk calon Ketua DPRD Sumsel nanti. Kalau saya memaksakan (Fatra) diusulkan, buktinya ada delapan nama. Jadi siapa yang terpilih dan mendapat mandat DPP nanti, patuhi saja. Jadi tidak usah ngotot-ngototlah,” pungkas Alex.[sgh]
Tinggalkan Balasan