Amandemen UUD 45 Harus Mencerminkan Kehendak Rakyat, Perlu Libatkan Seluruh Elemen Bangsa

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (kiri) dan Jazilul Fawaid.

INDOPOLITIKA.COM – Wacana amandemen UUD 1945 terus bergulir seperti bola liar. Sebagian besar menolak adanya amandemen saat ini. Bahkan Presiden Jokowi sendiri nyatanya ‘tidak setuju’ dengan amandemen meski menyerahkannya ke MPR.

Menurut Wakil Ketua MPR dari Nasdem, Lestari Moerdijat, partisipasi semua elemen bangsa harus dibuka seluas-luasnya sebagai dasar pengambilan keputusan untuk merespon wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berkembang saat ini.

“Perlu pertimbangan dari segala aspek dan tata kelola aturan bernegara sebelum memutuskan untuk melakukan amandemen UUD 1945, karena itu perlu masukan dari publik,” katanya.

Jangan sampai, menurut Lestari, proses amandemen UUD 1945 menjadi bola liar yang berpotensi merusak tujuan awal amandemen itu sendiri. Bahkan, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, pengkajian amandemen yang melebar itu berpotensi  memicu silang sengketa yang malah meciptakan masalah baru bagi bangsa.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, sebaiknya energi yang kita miliki saat ini digunakan sebaik-baiknya untuk mengatasi masalah yang benar-benar dihadapi oleh masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menegaskan, setiap langkah yang diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus sesuai dengan kehendak rakyat. Jangan sampai langkah MPR tidak sesuai dengan keinginan dan kondisi rakyat. Termasuk terkait dengan wacana amandemen UUD yang saat ini sedang berkembang di tengah masyarakat.

”MPR itu adalah daulat rakyat. Jadi apa yang dilakukan oleh MPR harus mencerminkan kehendak rakyat,” ujar Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid, saat menjadi nara sumber pada Diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk ”Refleksi 76 Tahun MPR sebagai Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat” di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021).

Apakah PPHN dibutuhkan di era pandemi? Menurut Gus Jazil, hal itu tergantung dari hasil kajian yang sedang dilakukan MPR. Namun, ada berbagai persoalan baru selama terjadi pandemi ini. Yakni, ditutupnya berbagai kegiatan masyarakat, termasuk di sekolah, kampus, mal, bahkan masjid dan tempat-tempat umum lainnya.

”Kalau nanti tahun 2024 ternyata aktivitas politik juga ditutup, ini pasti ada masalah di ketatanegaraan. Tentu kita enggak mengharapkan itu. Kita tidak menginginkan itu. Kita ingin segera pulih. Tetapi kalau itu tidak ditemukan  maka tidak ada jalan keluar kecuali melalui amandemen,” urainya.

Sebab, menurut Gus Jazil, belum ada landasan yang bisa dijadikan acuan dalam sistem ketatanegaraan jika sampai ada pengunduran pemilu akibat pandemi atau kondisi kedaruratan.

”Di zaman pandemi ini ada dua perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pertama perppu terkait dengan Sistem Keuangan Negara, kedua, pengunduran jadwal Pilkada. Kalau jadwal pilkada bisa diatur dengan perppu, tapi kalau mengundurkan pemilu presiden, saya pikir belum ketemu itu jalurnya seperti apa,” katanya.

Karena itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan bahwa apapun langkah yang diambil harus tetap taat pada konstitusi yang ada. ”Oleh sebab itu, mari kita wujudkan kehendak rakyat ini sesuai dengan konstitusi dan demokrasi yang kita punya,” pungkas Gus Jazil. [asa]

 


Ikuti berita menarik Indopolitika.com di Google News

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.