Internasional

Amnesty Internasional Sebar Poster Panglima Militer Myanmar di New York

Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlain yang disebarkan Amnesty Internasional di beberapa sudut Kota New York. dok.Amnesty Internasional.

New York: Poster yang memuat potret Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlain dipajang di New York menjelang sidang umum PBB. Dalam poster yang dipajang itu tertulis 'dicari: pelaku pembunuhan massal'.

Penyebaran poster Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlain ini merupakan bagian dari kampanye Amnesty International membuka pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Myanmar. Poster-poster itu telah ditempel di 30 titik sekitar Kota New York, termasuk di bangunan-bangunan ikonik.

Sekretaris Jenderal Amnesty International Kumi Naidoo mengatakan tujuan ditempelnya poster tersebut supaya pemimpin dunia mengingat wajah Min Aung Hlaing ketika membahas langkah-langkah penyelesaian masalah di Myanmar.

“Jenderal Senior Min Aung Hlaing bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar. Dia berada di puncak rantai komando dalam berbagai operasi pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan pembakaran desa oleh tentara Myanmar yang memaksa ratusan ribu orang melarikan diri dari rumah mereka,” kata Kumi Naidoo dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 25 September 2018.

Menurut Kumi Naidoo, sudah terlalu lama Min Aung Hlaing berhasil keluar dari sorotan dan melarikan diri dari perhatian internasional. Momentum sidang PBB ini dirasa tepat untuk mengekpos kejahatan kemanusiaan tersebut.

"Sekarang saatnya untuk mengekspos semua pihak yang terlibat dalam tragedi kemanusiaan ini, dan memastikan mereka semua dimintai pertanggungjawaban," jelas dia.

Berdasarkan hasil penelitian Amnesty International, lanjut Kumi Naidoo, memperlihatkan kejahatan terhadap wanita, pria, serta anak-anak di Rohingya adalah kejahatan yang direncanakan oleh tingkat tertinggi dalam militer Myanmar.

Amnesty International juga mengidentifikasi adanya unit militer tertentu yang beroperasi di bawah komando langsung dari Kantor Perang Min Aung Hlaing yang berada di Negara Bagian Rakhine utara sejak bulan Agustus 2017. Unit ini bertanggung jawab atas banyak pelanggaran yang mengerikan terhadap etnis Rohingya. 

Amnesty International juga menemukan fakta adanya keterlibatan unit yang sama dalam kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya terhadap warga sipil etnis minoritas di Kachin dan Negara Bagian Shan di Myanmar utara.

Amnesty International meminta Dewan Keamanan PBB untuk merujuk situasi di Myanmar ke Pengadilan Kriminal Internasional tanpa penundaan.

"Para pemimpin dunia harus mengingat wajah Min Aung Hlaing di ingatan mereka," pungkas Kumi Naidoo.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close