Amnesty Internasional Tunggu Wangsit Mr Jokowi#Menolaklupa    

Ungkap Kematian Aktivis HAM Munir
  • Whatsapp
Suciwati, istri aktivis Munir yang masih tegar mencari keadilan untuk suamianya.

INDOPOLITIKA- Kasus pembunuhan Munir masih menjadi misteri. Seolah ikut terkubur bersama jasad sang aktivis di Batu, Malang. 15 tahun lamanya, presiden sudah berulang kali berganti. Begitu juga dengan Kapolri, sudah tujuh kali berganti. Dari Da’i Bachtiar hingga Tito Karnavian, kematian Munir tak kunjung ada titik terang. Rasa-rasanya, perlu ada wangsit khusus dari Mr Presiden Jokowi agar kematian Munir tidak sia-sia#menolaklupa.

Karenanya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menantang anggota DPR baru periode 2019-2024 hingga Presiden Joko Widodo, membentuk tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir ini.

Baca Juga:

“(Anggota) DPR yang baru dapat membentuk TPF kasus Munir sebagaimana yang pernah dibentuk DPR ketika peristiwa pembunuhan Munir baru terjadi,” kata Usman di KontraS, Jakarta, Jumat, 6 September 2019.

Usman mengatakan pada 2004-2005 DPR saat itu khususnya Komisi III dan I membentuk tim gabungan TPF kasus Munir. Mereka memanggil sejumlah institusi dan mendatangi sejumlah tempat dan lembaga untuk mengumpulkan fakta. Menurut Usman, kasus pembunuhan Munir sebetulnya tak sulit diungkap.

Suciwati, dalam acara peringatan 15 tahun meninggalnya pejuang HAM ‘Membongkar Pemufakatan Jahat Pembunuhan Berencana Terhadap Munir’ di Kios Ojo Keos, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (7/9).

Langkah Presiden dan DPR juga bisa mendorong Kapolri mengambil langkah dengan membentuk tim investigasi baru dalam memperoleh fakta baru. Usman mengatakan Indonesia berkali-kali menggelar pemilu, banyak orang dipercaya menjalankan kekuasaan. “Tapi dua pemilu terakhir kekuasaan tidak digunakan untuk memenuhi janji dalam menegakkan hukum atas kasus Munir,” jelasnya.

Pemerintah juga bisa memulai kerja sama internasional pada TPF kasus Munir. Presiden maupun DPR dapat mendorong Jaksa Agung mengambil langkah hukum berupa peninjauan kembali atas putusan bebas murni terhadap Muchdi Pr, yang diduga sebagai otak pembunuhan Munir.

Sementara Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera Bivitri Susanti menyebutkan bahwa kasus pembunuhan Munir harus diselesaikan oleh siapapun presidennya. Bivitri mengatakan, kasus yang belum tuntas setelah 15 tahun berlalu itu akan terus menjadi warisan yang tak terselesaikan. “Ini (kasus pembunuhan Munir) legacy yang harus diselesaikan presiden, siapapun dia,” kata Bivitri dalam konferensi pers 15 tahun terbunuhnya aktivis HAM Munir, di Kantor KontraS, Jumat (6/9/).

 

Koalisi Keadilan untuk Munir terus mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus yang terjadi pada 7 September 2014 lalu tersebut. “Kami desak Presiden Jokowi, karena sedang membicarakan penegakkan hukum yang tidak tegak-tegak dan itu adalah Presiden,” tegasnya.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *