Internasional

Amnesty Klaim Indonesia Tak Setuju Rekomendasi Penyelidikan Myanmar

Peneliti senior Amnesty Internasional Indonesia Papang Hidayat (paling kanan). (Foto: Sonya Michaella/Medcom.id).

Jakarta: Amnesty Internasional Indonesia mendesak Indonesia agar menyetujui rekomendasi Uni Eropa dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar Myanmar diselidiki oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC).
 
Penyelidikan tersebut terkait dengan adanya dugaan kekerasan dan kekejaman yang dilakukan militer Myanmar terhadap warga Rohingya di Rakhine State, pada Agustus 2017.
 
Amnesty Internasional Indonesia pun telah mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, per hari ini (20 September 201), agar Indonesia bisa menyetujui rekomendasi tersebut.
 
Pasalnya, Amnesty Internasional Indonesia mengklaim bahwa Indonesia tak menyetujui rekomendasi untuk menyelidiki Myanmar terkait pelanggaran HAM, karena Indonesia pun memiliki catatan yang cukup buruk terkait HAM.
 
"Kami sudah mengirimkan surat kepada Bu Retno. Kami harap Indonesia bisa menyetujui rekomendasi gabungan ini untuk menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi terhadap Rohingya," kata peneliti senior Amnesty Internasional Indonesia Papang Hidayat di kantor KontraS, Jakarta, Kamis 20 September 2018.
 
Awalnya, Uni Eropa dan OKI mengeluarkan rekomendasi masing-masing. Namun, akhirnya mereka memutuskan untuk menggabungkan rekomendasi tersebut untuk dibawa ke Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa.
 
"Tetapi karena Myanmar bukan (penandatangan) statuta Roma, usulan ini harus dibawa ke Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan disetujui oleh lima anggota tetap," lanjut dia.
 
Namun, ICC masih bisa melakukan penyelidikan di kamp penampungan Rohingya di Bangladesh, karena Bangladesh merupakan negara pihak yang menerima pengungsi.
 
"Suara Indonesia penting, meski Indonesia tak memiliki hal voting di Dewan HAM PBB, Indonesia bisa menjadi pengaruh agar 49 negara ini meloloskan rekomendasi gabungan Uni Eropa dan OKI," tukas dia.
 
Sementara itu, tim pencari fakta PBB yang dipimpin oleh Marzuki Darusman asal Indonesia, menuntut agar militer Myanmar diselidiki dan diadili lebih lanjut terkait kekerasan yang terjadi di Rakhine, tahun lalu.
 
Akibat pecahnya bentrokan antara militer Myanmar dan Rohingya tersebut, hampir satu juta Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh dan hingga saat ini mereka tinggal di kamp-kamp perbatasan di Cox’s Bazar dan Kutupalong.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close