Anak Buah Megawati Sindir Jokowi

  • Whatsapp
Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah.

INDOPOLITIKA.COM- Anak buah Megawati Soekarnoputri yang juga Wakil Ketua MPR sindir sikap Presiden Jokowi saat menanggapi amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kini tengah direncanakan oleh MPR. Ia mengatakan, seharusnya Presiden tak perlu emosional dalam merespons rencana itu.

“Sebenarnya Pak Jokowi tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional menyikapi soal dinamika wacana dan rencana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara,” kata Basarah di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12).

Baca Juga:

Pernyataan Basarah ini bisa jadi menanggapi sikap yang dilontarkan Presiden Jokowi saat menanggapi wacana amendemen UUD 1945 beberapa hari lalu.

“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya] menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga ingin menjerumuskan,” kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12).

Kembali ke Basarah. Ketua DPP PDIP ini mengatakan rencana amendemen terbatas UUD 1945 bukan wacana yang dimunculkan hanya dari parpol.

Wacana amendemen itu muncul dari hasil olah pikir MPR bersama berbagai elemen masyarakat termasuk akademisi. Dan wacana itu juga sudah direkomendasikan MPR periode 2014-2019.

“Jangan akhirnya presiden menanggapi dinamika di luar pembicaraan di MPR. Misal, soal jabatan presiden tiga periode dan lainnya. Karena substansi haluan negara ini menurut hemat kami suatu hal yang penting, satu hal yang fundamental menyangkut keberlanjutan pembangunan,” kata dia.

Basarah menduga pandangan emosional Jokowi muncul karena fungsi koordinasi dan komunikasi yang dilakukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dengan MPR tak berjalan efektif.

Ia meminta Pratikno dapat membuka ruang komunikasi antara Presiden dengan pimpinan MPR atau fraksi-fraksi MPR terkait rencana amandemen tersebut.

“Kami saja dari fraksi PDIP tak pernah diundang oleh Mensesneg untuk meminta pandangannya bagaimana Fraksi MPR terkait amandemen UUD ini. Padahal sebenarnya bisa menjadi masukan kepada Pak Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintah,” kata dia

Sekadar mengingatkan, PDIP sejak periode pertama pemerintahan Jokowi sudah menggulirkan ide GBHN lewat amendemen UUD 45. Belakangan, amendemen konstitusi itu melebar ke usulan masa jabatan presiden tiga periode dan presiden dipilih oleh MPR. Jokowi kemudian menolak amendemen tersebut karena kini melebar ke masalah pemilihan dan masa jabatan presiden.[sgh]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *