Anggaran Kampung Rp 556 Juta/RW Buat Sewa Tenaga Ahli

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Pemprov DKI Jakarta memiliki rencana untuk menata 200 RW kumuh selama lima tahun dari 2017 hingga 2022. Dana yang dianggarkan sebesar Rp 556 Juta per RW itu terdapat dalam dokumen KUA-PPAS bernama community action plan (CAP).

Ketua Kordinator Komisi D yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan akan meminta penjelasan Dinas Perumahan terkait penataan kampung kumuh, khususnya anggaran CAP yang hanya berfungsi sebagai konsultan.

Baca Juga:

“Konsultan itu rumus biayanya 2 persen dari total pelaksanaan kegiatan. Kalau hampir Rp 600 juta itu, berapa usulan pembangunannya?,” tuturnya di gedung DPRD DKI, Senin (4/11/2019).

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, anggaran tersebut untuk menyewa lima tenaga ahli.

“Tenaga ahli yang kita gunakan ada lima, dari planologi, sipil, arsitek, sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat,” ucapnya saat dihubungi, Senin (4/11/2019).

Peneliti tersebut bukan hanya untuk sekali meneliti, tetapi hidup di RW tersebut dalam 24 jam selama empat bulan.

“Nah pekerjaannya mengkaji kehidupan masyarakat di sana selama 24 jam, memperhatikan, mengamati kebiasaan dari masyarakat dan juga mencari aspirasi dari masyarakat, apa yang mereka inginkan untuk memperbaiki lingkungannya,” ucap Kelik.

“Jadi bukan hanya mengerjakan semacam perencanaan, sekali dua kali datang, tapi dia harus 24 jam ada di lapangan, mengamati kehidupan di sana,” tambahnya.

Senada, Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Barat Suharyati mengatakan, anggaran Rp 500 juta, bukan untuk satu konsultan, namun satu RW. Dana itu, sudah termasuk dengan surveyor dan lainnya.

“Itu (satu) RW kurang lebih Rp 500 juta itu satu RW, nggak satu konsultan, tapi ada 5 tenaga ahli Rp 500 juta untuk pembayaran 5 tenaga ahli, ada tim fasilitatornya, tim survei, ada daftar estimator ada untuk pengadaan dokumen laporan,” kata Kelik.

Hasil dari CAP hanya berupa kajian dan dokumen. Tindak lanjut diadakan dalam kegiatan lain, yaitu Collaborative Implementation Program (CIP). Angatan untuk CIP satu RW sekitar Rp 5 miliar.

“CAP itu baru kajian output sampai detail engineering design  (DED), sampai siap untuk lelang, di tahun berikutnya, nah di tahun berikutnya kita kembangkan jadi CIC. Per RW Rp 5 milliar-an,” ucap Suharyati.

Ada 95 RW kumuh di Jakarta Barat. Namun, target CAP sampai 2022 adalah 43 RW. Sampai tahun 2019 terdapat 36 RW sudah di-CAP.

“Jadi yang ada CAP-nya target 43 RW kumuh, sedangkan RW kumuh di Jakarta Barat ada 95 RW. Nah jadi sisanya, selisih dari yang tadi 95 dikurangi 43, itu tidak ada CAP-nya, tapi langsung pekerjaan fisik di lapangan melalui Musrenbang-Musrenbang-Musrembang,” kata Suharyati.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *