INDOPOLITIKA.COM – Meski hoax, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) diisukan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senin (14/10). Namun jalan menuju depan DPR yakni Jalan Gatot Subroto sudah ditutup sejak pagi hari.
Berdasarkan pantauan, ruas jalan mengarah DPR ditutup dengan barrier mulai di bawah flyover Taman Ria Senayan. Penjagaan di Jalan Gatot Subroto juga diperketat dengan penjagaan aparat polisi hingga kendaraan taktis, seperti baracuda.
Jalan mulai dialihkan dari persimpangan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gerbang Pemuda. Kendaraan yang mengarah ke DPR di Jalan Gatot Subroto dibelokkan ke kiri ke Jalan Gerbang Pemuda. Sementara busway masih bisa dilintasi oleh TransJakarta.
Sementara itu, terlihat kendaraan yang melintas di Tol Dalam Kota menuju Slipi masih bisa keluar di gerbang tol DPR dan MPR. Beberapa kendaraan dari Tol Dalam Kota masih bisa melewati Jalan Gatot Subroto.
“Keluar dari Tol Dalam Kota (gerbang tol DPR MPR) itu masih bisa, tapi situasional, ini kalau Jalan Gatot Subroto sudah ditutup sejak semalam,” kata polisi lalu lintas, Iptu Nana Mulyana di lokasi.
Beberapa kendaraan taktis seperti baracuda dan water canon juga beberapa kali melintas di bawah Flyover Ladokgi menuju gedung DPR dan MPR.
Penutupan ini dilakukan berkaitan adanya rencana massa yang akan demi di depan DPR. Namun hingga saat ini belum terlihat ada pergerakan massa yang menuju ke gedung DPR dan MPR.
Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan akan adanya demo mahasiswa pagi ini.
“Belum ada info pemberitahuan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, saat dikonfirmasi, Senin (14/10).
Sebelumnya, Melalui pesan berantai WhatsApp tersebar informasi bahwa mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa kembali di depan Gedung DPR, pada Senin (14/10). Aksi unjuk rasa tersebut mengatasnamakan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI).
Dalam pesan tersebut diklaim sekitar 2.000 mahasiswa akan turun ke jalanan untuk menuntut revisi UU KPK dengan perppu oleh Presiden Joko Widodo, menolak revisi RUU KUHP serta meminta pemerintah bersikap soal kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah.
Namun ketika dikonfirmasi, Koordinator wilayah Jabodetabek BEM SI Erfan Kurniawan membantahnya. “Saya mendapat berita tentang aksi yang mengatasnamakan BEM Seluruh Indonesia untuk turun aksi pada 14 Oktober 2019, berdasarkan hasil konsolidasi yang kami lakukan wilayah Jabodetabek dan Banten hasilnya adalah kami tidak akan aksi pada tanggal itu,” ujar Erfan.[ab]
Tinggalkan Balasan