Apapun Keputusan Indonesia Terkait Nasib WNI Eks Kombatan ISIS Pasti Dikritik Dunia

  • Whatsapp
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.

INDOPOLITIKA.COM- Terkait wacana pemulangan terhadap 600 orang warga negera Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik, mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan pembiaran terhadap mereka selama mereka masih berstatus sebagai WNI.

Pemerintah, kata Taufan, jangan berlama-lama dalam mengambil keputusan, namun juga harus cermat dalam mengambil keputusan apakah akan memulangkan atau melarang pemulangan mereka, agar polemik yang timbul di masyarakat tidak berkepanjangan.

Berita Lainnya

“Jangan sampai hal ini jadi polemik politik, karena ini bukan isu politik, ini isu hukum. Juga bukan isu kemanusiaan, ini soal hukum,” kata Taufan di Jakarta, Minggu (09/02/2020).

Jika memutuskan untuk memulangkan mereka, maka, menurut Taufan, sebelumnya pemerintah harus melakukan “profiling” terlebih dulu terhadap mereka, untuk menentukan perlakuan tepat yang akan diberikan kepada mereka.

Proses “profiling” itu penting dilakukan, karena dari 600 WNI tersebut, tidak semuanya merupakan kombatan ISIS, terdapat anak-anak atau WNI lainnya yang bergabung karena adanya paksaan.

“Itu kan juga harus dipikirkan mitigasinya. Pemerintah harus segera lakukan itu dan saya yakin Pemerintah sudah lakukan melalui BNPT dan Densus, mereka punya profil itu. Sekarang tinggal diupdate, divalidasi, dari situ diambil kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan hukum internasional dan hukum nasional kita,” kata dia.

Namun, jika pemerintah nantinya memutuskan untuk tidak memulangkan mereka, maka perlu dibuat landasan hukum yang kuat disertai dengan argumentasi yang jelas, agar dunia internasional memahami keputusan itu.

“Tapi pasti (keputusan dan landasan hukum itu) akan dikritik (dunia internasional), jangan kira tidak ada kritik. Kritiknya, karena mereka akan terkatung-katung, kalau kita katakan mereka bukan WNI lagi, ‘stateless’ dia, itu masalahnya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan masih memperhitungkan plus minus terkait dengan wacana pemulangan WNI mantan ISIS dari Timur Tengah.

Presiden memandang perlu menggelar rapat terbatas yang khusus membahas rencana tersebut.

“Keputusan itu pasti kita ambil dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian dalam menyampaikan hitung-hitungan,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (05/02/2020).[sgh]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *