APBD DKI Tak Kunjung Tuntas, Politisi Kebon Sirih Bakal Tidak Gajian 6 Bulan

  • Whatsapp
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik

INDOPOLITIKA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sedang diburu waktu untuk dapat menyelesaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sendiri memberikan batas waktu kepada DPRD DKI dan juga Pemprov DKI untuk mengebut dan mensahkan APBD 2020 hingga 30 November ini.Menyadari pembahasan berjalan molor, DPRD DKI Jakarta berinisiatif mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyelesaikan pembahasan APBD 2020.

Baca Juga:

Namun sepertinya langkah yang ditempuh DPRD DKI ini sia-sia saja, karena Kemendagri telah menyatakan tidak ada perpanjangan waktu dalam UU tentang Pemerintahan Daerah. “Jadi yang saya ingin katakan bahwa, dalam peraturan perundang-undangan tidak pernah menyebutkan perpanjangan,” ujar Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat dihubungi, Sabtu (23/11/2019).

Untuk aturan batas pengesahan APBD 2020 sendiri, Syarifuddin menjelaskan, hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu, jika Pemprov dan DPRD DKI gagal menyelesaikan tugasnya dari batas waktu yang sudah ditentukan maka Kementerian yang dipimpin Tito Karnavian ini tidak ragu-ragu memberikan sanksi dengan tidak menggaji selama enam bulan.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *