Arsul Tegaskan RUU KUHP Tidak Akan Mengkriminalisasi Pers

  • Whatsapp
DPR Soal RUU KUHP

INDOPOLITIKA.COM – Anggota Panja RUU KUHP Arsul Sani menegaskan Pasal 281 dalam RUU KUHP tidak akan mengkriminalisasi pers. Sebab pasal tersebut harus dibaca secara keseluruhan berserta penjelasannya.

“Pasal 281 tidak akan mempidanakan media, karena itu baca RKUHP juga harus baca penjelasannya, tidak hanya baca buku dua saja namun baca juga penjelasannya,” tegas Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Berita Lainnya

Menurut Arsul, tidak ada lagi yang perlu khawatirkan soal RUU KUHP. Terutama terkait delik contempt of crout di pasal 281 huruf C dalam tentang gangguan dan penyesatan dalam pengadilan. Ia meminta agar dibaca penjelasannya bahwa yang dimaksud proses persidangan dalam pasal tersebut adalah proses persidangan yang tertutup.

“Dalam proses persidangan ketika hakim telah menyampaikan bahwa tidak boleh disiarkan, maka itu tidak boleh. Kalau hakim tidak mengatakan apapun, maka disiarkan ke se-antero jagat, ya silakan saja,” ujarnya.

“Contohnya ada perintah dari ketua pengadilan dari eksekusi pengosongan, terus yang dilakukan oleh pengacaranya menempatkan banyak preman, itu bisa dipidana. Namun kalau pengacara itu mengajukan bantahan, ya tidak bisa dipidana karena sesuai dengan hukum,” tambahnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibawa dalam pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU pada 24 September 2019.

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *