AS Sanksi Perusahaan China Atas Pelanggaran HAM Minoritas Muslim Uighur

  • Whatsapp
Seorang pria berjalan di antara panel surya di pembangkit listrik tenaga surya yang sedang dibangun di Aksu, Xinjiang di Daerah Otonomi Uighur [File: Stringer/Reuters]

INDOPOLITIKA.COM – Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berupa pembatasan ekspor terhadap lima perusahaan China yang dituding terlibat dalam pelanggaran HAM Uighur. Sanksi ini dijatuhkan termasuk ke produsen industri panel surya, Polysilicon.

Perusahaan-perusahaan itu disebut melanggar hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya, menurut pengajuan pemerintah AS pada Rabu, (23/6/2021). Departemen Perdagangan AS mengatakan perusahaan China menerima atau menggunakan sistem kerja paksa.

Berita Lainnya

Perusahaan yang ditambahkan ke Daftar Entitas Departemen Perdagangan termasuk Industri Silikon Hoshine; Xinjiang Daqo New Energy, sebuah unit dari Daqo New Energy Corp; Xinjiang East Hope Nonferrous Metals, anak perusahaan dari raksasa manufaktur East Hope Group yang berbasis di Shanghai; Bahan Energi Baru GCL Xinjiang dan Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC).

Setidaknya beberapa perusahaan ini adalah produsen utama silikon monokristalin dan polisilikon yang digunakan dalam produksi panel surya.

Para pejabat AS telah menyarankan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden sedang mempertimbangkan pembatasan produsen surya Cina di Xinjiang, di mana sebagian besar pasokan global polysilicon yang digunakan dalam panel surya bersumber.

“Ini pemahaman saya bahwa pemerintahan Biden sekarang sedang dalam proses menilai apakah itu akan menjadi target sanksi atau tidak,” kata utusan Biden, John Kerry kepada Dewan Perwakilan Rakyat AS pada bulan Mei, merujuk pada produk surya di Xinjiang.

Pada bulan Maret, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap dua pejabat China, sehubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di wilayah Xinjiang China, di mana Washington mengatakan etnis Muslim adalah korban genosida. Salah satu pejabat yang terkena sanksi adalah Wang Junzheng, sekretaris Komite Partai XPCC.

Baik pemerintahan Biden dan pemerintahan mantan Presiden Donald Trump sebelumnya telah mengambil sikap keras terhadap perlakuan China terhadap Uighur.

Pemerintahan Trump menyatakan perilaku China di Xinjiang sebagai “genosida” pada Januari, tak lama sebelum Biden menjabat.

Biden sendiri mendorong para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan terhadap kerja paksa di Xinjiang selama perjalanan internasional pertamanya pada bulan April lalu. [ind]

 

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *