Internasional

ASEAN Harus Bertindak Terkait Laporan Genosida Dialami Rohingya

Pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh (Foto: AFP).

Jakarta: ASEAN dinilai harus segera bertindak terkait dengan laporan tim pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebut bahwa militer Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap Rohingya di Rakhine.
 
Baca juga: PBB Sebut Militer Myanmar Bertanggung Jawab atas Genosida di Rakhine.
 

Laporan ini dibeberkan oleh mantan jaksa asal Indonesia yang juga Pelapor Khusus untuk Situasi di Rakhine, Marzuki Darusman di Markas Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.
 
"Jika melihat ke kawasan, ASEAN tentu harus segera memikirkan langkah selanjutnya atas laporan tim pencari fakta PBB ini dan saya pikir ASEAN harus segera bertindak dengan cepat," kata mantan Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM Korea Utara, Vitit Muntarbhorn, di Jakarta, Rabu 29 Agustus 2018.
 
"ASEAN harus menengok ke dirinya sendiri, apa yang sudah dilakukan untuk menangani masalah Myanmar dan pengungsi ini. Karena kita tahu, situasi sekarang semakin kritis," lanjut dia.
 
Vitit menambahkan, negara-negara yang sekiranya ingin membantu memulihkan keadaan di Rakhine, tentunya tak pantas jika hanya mengeluarkan tindakan provokasi.
 
"Masalah ini juga harus ditangani serius oleh PBB, Dewan Keamanan dan juga Dewan HAM. Menurut saya, masalah Rohingya harus dibawa ke meja Sidang Majelis Umum PBB tahun ini," ujar dia.
 
Tim pencari fakta PBB yang dipimpin Marzuki menyerukan agar Panglima Militer Myanmar dan lima komandan lainnya dituntut atas genosida terhadap Rohingya, tak terkecuali Panglima Senior Jenderal Min Aung Hlaing.
                                             
Dalam 20 halaman terakhir di laporan tim pencari fakta, disebutkan bahwa ada informasi yang cukup untuk menjamin penyelidikan dan penuntutan terhadap militer Myanmar.
 
Selain itu, ada pula kasus pembunuhan terhadap 20 orang Rohingya di desa pesisir Inn Din yang merujuk pada pertanggungjawaban militer Myanmar.
 
Laporan itu juga menyebutkan bahwa Aung San Suu Kyi, tidak menggunakan posisinya sebagai pemimpin de facto Myanmar untuk menghentikan atau mencegah genosida tersebut.
 
Sudah setahun sejak Rohingya meninggalkan Rakhine, kini hampir satu juta Rohingya mengungsi ke Cox's Bazar dan Kutupalong, yang terletak di perbatasan Myanmar-Bangladesh.

 
 

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close