Astaga, Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Dihadiri 80 Anggota DPR

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.com – DPR menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan Revisi UU KPK. Berdasarkan catatan Kesetjenan DPR, rapat dihadiri 289 anggota. Rapat digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9) sekitar pukul 11.20 WIB.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Selain itu, hadir Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto. Membuka rapat, Fahri menyatakan ada 289 anggota Dewan yang tercatat hadir dan izin dari 560 anggota Dewan.

Baca Juga:

“Berdasarkan catatan, anggota yang menandatangani daftar hadir adalah 289 dengan kehadiran seluruh fraksi. Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Fahri.

Namun berdasarkan hitungan manual awak media, hingga pukul 11.25 WIB, hanya ada 80 anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna. Rapat Paripurna ini juga mengagendakan penyampaian IHPS I Tahun 2019 serta penyerahan LHP Periode Semester I Tahun 2019. Selanjutnya, diagendakan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Sumber Daya Air.

Selain itu, DPR juga menggelar rapat badan musyawarah (Bamus) kemarin pagi sebelum gelaran paripurna. Rapat Bamus menyepakati RUU KPK turut disahkan dalam Rapat Paripurna kemarin.

Dalam rapat, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas membacakan laporan pembahasan Revisi UU KPK. Ia menegaskan 7 fraksi menerima tanpa catatan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu.

“Setelah rapat intensif dengan pemerintah, fraksi-fraksi memberikan pandangan mininya. Tujuh fraksi menerima tanpa catatan, 2 fraksi belum dapat menerima atau menyetujui, terutama soal dewan pengawas,” ujar Supratman dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Adapun dua fraksi yang tidak setuju itu adalah PKS dan Partai Gerindra. Kedua fraksi oposisi itu tidak setuju dewan pengawas dipilih langsung oleh presiden tanpa adanya fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan). “Satu fraksi, yakni Partai Demokrat, belum memberikan pendapatnya karena menunggu konsultasi dengan ketua fraksi,” ujar Supratman.

Dengan begitu, 7 fraksi yang setuju tanpa catatan adalah PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Hanura, PPP, PKB, dan PAN. Supratman minta agar pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna. “Kami meminta untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya untuk disetujui di dalam rapat paripurna,” kata Supratman.[ab]

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *