Aturan Penunjukan Plt Kepala Daerah Digugat ke MK

Mahkamah Konstitusi/Net

INDOPOLITIKA.COM – Aturan penunjukan pelaksana tugas kepala daerah oleh Pemerintah Pusat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (2/3).

Permohonan itu didaftarkan oleh dua perwakilan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Eny Rochayati dan Komarudin bersama tujuh orang yang berasal dari berbagai kota dan kabupaten di Provinsi Papua dengan Kuasa hukum dari kantor hukum Lokataru Law and Human Right Office.

“Hari ini Rabu 02 Maret 2022, dua orang anggota Jaringan Rakyat Miskin Kota yaitu Eny Rochayati dan Komarudin bersama tujuh orang yang berasal dari berbagai kota dan kabupaten di Provinsi Papua dengan Kuasa hukum dari kantor hukum Lokataru Law and Human Right Office, mendaftarkan permohonan uji materi terkait pasal pengangkatan kepala daerah ke Mk,” kata Koordinator JRMK Minawati dalam keterangan tertulisnya.

Minawati menjelaskan UU Nomor 10 tahun 2016 mengatur bahwa daerah-daerah yang seharusnya menyelenggarakan Pilkada di 2022 dan 2023 akan melaksanakannya pada 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan, diangkatlah Penjabat Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat.

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan hak otonomi daerah. Selain itu, pemilihan penjabat kepala daerah oleh pisat juga dapat mencederai demokrasi.

“Hal itulah yang JRMK tengarai sebagai kudeta dari pemerintah pusat terhadap otonomi daerah atau demokrasi,” ujar dia.

Pihaknya menilai keberadaan Pasal 201 ayat (9) beserta penjelasannya, ayat (10), dan ayat (11) UU Nomor 10 Tahun 2016 merugikan hak konstitusional Eny Rochayati dan Komarudin, juga masyarakat banyak yang memiliki hak untuk memilih kepala daerah.

Hak tersebut, kata Minawati, sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan melanggar prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Minawaji menuturkan Eny dan Komarudin adalah dua warga Jakarta tinggal di wilayah yang sudah terbentuk permukiman selama puluhan tahun tapi belum disertai dengan jaminan kepastian keamanan bermukim.

Tempat tinggal mereka berdua beserta tetangganya rawan terjadi pembongkaran paksa. Pilkada, bagi Eny dan Komarudin dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi yang juga dapat mengakomodir hak dan kepentingan mereka.

“Eny Rochayati dan Komarudin aktif memanfaatkan momentum pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memasukkan aspirasi mereka ke kandidat kepala daerah yang mencalonkan diri,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, Eny Rochayati dan Komarudin dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memutuskan bahwa pasal-pasal tersebut di atas dinyatakan “konstitusional bersyarat” sepanjang dimaknai:

1. Ada ketentuan mengenai mekanisme pengisian Penjabat Kepala Daerah yang demokratis;

2. Calon Penjabat Kepala Daerah memiliki legitimasi dan penerimaan yang paling tinggi dari masyarakat;

3. Ada ketentuan yang jelas mengatur persyaratan-persyaratan sejauh mana peran, tugas, dan kewenangan dari Penjabat Kepala Daerah;

4. Dapat memperpanjang masa jabatan Kepala Daerah yang sedang menjabat dan/atau habis masa baktinya pada tahun 2022 dan 2023;

5. Bukan berasal dari kalangan kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia; dan

6. Independen dan bukan merupakan representasi kepentingan politik tertentu dari presiden atau Pemerintah Pusat.


Ikuti berita menarik Indopolitika.com di Google News

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.