Internasional

Australia Harus Bersiap untuk Perdana Menteri Baru

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. (Foto: AFP).

Canberra: Australia tengah bersiap-siap untuk melakukan perubahan usai Perdana Menteri Malcolm Turnbull diserang konservatif garis keras dari partainya, Partai Liberal. Para anggota partainya menganggap selama hampir tiga tahun kepemimpinannya seperti tergantung pada seutas benang.

Mantan Menteri Dalam Negeri Peter Dutton, yang merupakan mantan perwira polisi dan sayap kanan berusaha menggulingkan Turnbull. Usahanya dilakukan usai serangan balasan partai terhadap pendekatannya yang lebih moderat atas politik.

Meski demikian, Turnbull selamat dari satu upaya penggulingan dirinya. Pada Selasa lalu, dia memenangkan voting kamar partai dengan angka 48-35. Namun, sejak saat itu beberapa menteri membelot dan menantang untuk melakukan voting kedua yang kemungkinan dilaksanakan siang ini, Jumat, 24 Agustus 2018.

Dutton perlu membuktikan memiliki dukungan mayoritas atau 43 tanda tangan dari kelompok parlementer partai. Syarat ini memaksa retakan kedua di jabatan teratas menjelang pemilihan nasional pada pertengahan 2019.

Turnbull menuding Dutton mendukung bullying dan intimidasi. "Saya tidak akan menentang tantangan kepemimpinan kedua dan meninggalkan parlemen," kata dia, Kamis kemarin.

Menurut pengamat, jika dia keluar dari politik, maka akan memicu pemilihan umum untuk kursi Sydney-nya. Hal ini, menurut AFP, akan mengancam mayoritas parlemen satu kursi pemerintah.

Bahkan, jika Dutton mendapat angka untuk tantangan, tidak ada jaminan dia akan mengambil posisi teratas, terlebih usai Menteri Luar Negeri Julie Bishop dan bendahara Scott Morrison, melemprkan topi mereka di atas ring.

Menteri Industri Pertahanan Christopher Pyne, menolak mengatakan siapa yang akan mendukung dan mengecam unsur-unsur dalam partainya.

"Saya berpikir beberapa orang harusnya mempertimbangkan kebaikan rakyat Australia dan pemerintah dibanding kepentingan dan ambisi mereka," tuturnya.

Kondisi yang terjadi dalam pemerintahan Australia saat ini mendapatkan sorotan dari kelompok oposisi, Partai Buruh. Menurut Ketua Partai Buruh, Bill Shorten, Australia sudah tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi.
 
"Pemerintah boleh menunda parlemen, tetapi mereka tidak bisa menghadapi anggapan kegagalan pemerintahan ini," ujar Shorten.
 
Hingga saat ini tidak ada perdana menteri yang bisa berkuasa penuh selama tiga tahun sejak mantan Perdana Menteri John Howard kalah dalam pemilu 2007 lalu. Howard sendiri berkuasa hingga lebih dari 11 tahun.
 
Sebagian besar perdana menteri yang berkuasa setelah Howard, digulingkan oleh partai mereka sendiri berdasarkan poling suara dukungan yang rendah.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close