Awal Semester II-2020, Hanya Masyarakat Miskin Yang Mendapat Subsidi Elpiji 3 Kg

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto berharap di awal semester II-2020 penyaluran subsidi Elpiji 3 kilogram (kg) lebih tepat sasaran. Sehingga hanya masyarakat miskin yang mendapatkan subsidi, sementara masyarakat mampu tidak lagi bisa bebas mendapat subsidi.

“Ke depan pemerintah berencana memberikan subsidi tidak pada komoditas Elpiji 3 kilogram (kg) tapi lebih pada penerima yang berhak yakni masyarakat yang kurang mampu atau miskin,” ujar Djoko di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Berita Lainnya

Lebih lanjut, Djoko menambahkan, kebijakan ini ditargetkan akan berlaku di pertengahan 2020 dan diharapkan bisa menyasar penerima manfaat lebih banyak lagi.

“Mudah-mudahan bisa diterapkan awal semester II 2020 pendistribusian tepat sasaran langsung pada penerima yang berhak, langsung sehingga saving makin besar,” jelasnya.

Sementara untuk uji coba penyaluran subsidi Elpiji 3 kg telah dilakukan, kemudian akan diputuskan mekanisme penyaluran subsidi Elpiji tertutup oleh pemerintah, salah satunya dengan menggunakan aplikasi scan barcode.

“Masyarakat yang berhak mendapat subsidi harus menunjukkan barcode saat mengisi tabung. Dalam barcode tersebut terisi identitas dan data penggunaan. Contohnya dia beli 3 tabung subsidi Rp 100.000, bank transfer ke nomor ini, nanti bisa dicek rata-rata kebutuhan orang miskin 3 tabung. Kalau beli lebih dari 3 bisa dilihat mana yang berhak mana yang enggak,” bebernya.

Menurut Djoko, saat ini pihaknya tengah mendata warga miskin dan skema subsidi yang akan diberikan. “Kita sudah punya data, mau pakai kriteria miskin yang mana nih. Kita juga punya data konversi sejak awal lalu kita bandingkan, apakah mereka masih berhak? Apakah kita tetap kasih atau hilang sama sekali,” pungkasnya.

Hingga saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam mensukseskan program ini. Pihaknya juga akan menggandeng  Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

“Kita sedang rumuskan bagaimana kebijakannya mekanismenya dan teknologi sehingga bisa lebih tepat sasaran,” imbuhnya.[ab]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *