Internasional

Bahas Bantuan, Wamenlu Gelar Rapat dengan Dubes Asing

Warga berjalan di lokasi yang hancur akibat tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. (Foto: AFP).

Jakarta: Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir menggelar rapat dengan beberapa duta besar dan perwakilan negara sahabat yang menawarkan bantuan kemanusiaan untuk korban Gempa Sulawesi Tengah.
 
Para Duta Besar hadir di Kementerian Luar Negeri RI pada pukul 17.20. Dari pantauan Medcom.id di lokasi, Senin, 1 Oktober 2018, sekitar 20 duta besar dan perwakilan kedutaan asing hadir dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: Kemenlu: Indonesia Terima Bantuan Internasional untuk Gempa Sulteng.

Hingga saat ini, pertemuan masih terus dilakukan. Indonesia menyatakan siap menerima bantuan yang diberikan negara sahabat untuk korban gempa Sulawesi Tengah.
 
Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho penerimaan bantuan internasional sudah ada mekanismenya sendiri dan telah diatur dalam regulasi. Pernyataan ini disampaikan lewat konferensi pers siang tadi.
 
"Jadi sudah ada pernyataan resmi pemerintah (negara menerima bantuan internasional), BNPB bersama kementerian dan lembaga menyiapkan formulir, kementerian luar negeri memberikan informasi tetapi khusus kepada negara-negara yang sudah akan memberi bantuan," kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur.
 
Setelahnya, diatur bagaimana bantuan tersebut dapat tersalurkan ke para pengungsi dan korban di Palu dan Donggala.
 
Sutopo menambahkan, dalam hal ini ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre) akan membantu proses registrasi dan koordinasi bantuan internasional.
 
"Saat ini AHA Centre sudah menyalurkan bantuan menuju Palu," pungkas Sutopo.
 
Sinergi bantuan internasional
 
Pemerintah Indonesia menjelaskan membuka akses bantuan internasional untuk masuk ke Sulawesi Tengah.
 
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menuturkan sudah dibentuk tim nasional di bawah pimpinan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto untuk mengatur alur bantuan internasional.
 
"Tim nasional telah membentuk satgas untuk memimpin semua proses bantuan search and rescue maupun bantuan lainnya, termasuk dari internasional," tutur Arrmanatha di kantor Kemenlu RI di Jakarta, Senin 1 Oktober 2018.
 
Menurut Arrmanatha, bantuan tidak semuanya diterima. Pasalnya harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
 

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close