Bakal Terima BLT Efek Corona, 1 Juta Sopir di DKI Terpaksa Nggak Narik

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta memastikan telah memberikan data sopir angkutan umum ke pemerintah pusat. Data tersebut akan digunakan untuk penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) di saat pemerintah menghentikan layanan transportasi umum, baik dalam kota maupun antar kota.

“Kita juga sudah sepakat carikan jalan keluar. Bahkan dari Kemenhub, Pak Dirjen Hubdar Pak Budi Setyadi minta data-data (sopir) kepada kita. Karena akan di-support oleh pemerintah pusat. Semalam datanya sudah kita kirim, tapi itu sudah nasional bukan hanya Jakarta,” ujar Ketua Organda DKI Jakarta Safruhan Sinungan, di Jakarta, Senin (30/3/2020).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, jumlah awak bus dan karyawan perusahaan yang akan dibantu akibat penghentian layanan angkutan umum itu mencapai satu juta orang lebih. Penghentian layanan angkutan umum ini dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 atau virus Corona di Indonesia.

“Kalau itu, bantuan langsung tunai. Belum tahu (cuma sebulan atau berapa lama), nanti keputusannya pasti akan dilihat oleh kemampuan pemerintah pusat kan. Berapa besarnya pun belum tahu. Tapi jelas pemerintah menunjukan itikad baik akan membantu. Karena pengemudi ini kan bekerja untuk hari ini kebutuhannya untuk besok,” katanya.

Menurutnya, jika para awak bus dan karyawan tidak diberikan kompensasi BLT akan menuai masalah sosial lainnya. Terlebih, ungkapnya, penghentian layanan angkutan umum itu tidak hanya antar kota antar provinsi (AKAP), antar jemput antar provinsi (AKDP), tapi juga layanan bus pariwisata.

“Pariwisata yang nanti masuk ke Jakarta itu nggak bisa, stop. Begitu juga yang dari jakarta, efektifnya kan 30 maret paling tidak besok lah menurut saya. Jadi keluar pun nggak bisa. Jadi itu sudah kita sepakati seperti stop operasi. Karena ini kan dampak eksodusnya masyarakat yang lalu mudik gitu loh. Sehingga daerah nggak siap menerima masyarakat mudik dengan kondisi seperti itu,” jelasnya.

Dia mencontohkan, Wali Kota Tegal tiba-tiba memutuskan lockdown. Hal ini berdampak terhadap masalah sosial baru di tengah masyarakat. Bahkan, ucapnya, masyarakat yang kondisi fisiknya oke bisa menjadi media penyebaran Covid-19 saat berinteraksi dengan masyarakat lainnya.

“Pada saat tertular Covid-19 ini, dia nggak kerasa. Pada saat interaksi sosial dengan yang lain, orang lain tertular dia masih belum terasa. Makanya itu dicegah diblokirlah area itunya, supaya tidak menyebar ke daerah lain yang nantinya menjadi apa yah, tujuannya ke sana,” tegasnya.

Dia juga mengaku, telah menerima surat dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait layanan bus AKAP, AKAP dan bus pariwisata. Dalam surat itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo meminta perusahaan angkutan umum bus AKAP, AKAP dan pariwisata menghentikan operasi layanannya. Kebijakan ini berlaku mulai Senin (30/3/2020) pukul 18.00 WIB.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *