Indopolitika.com – Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Revitalisasi Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Komisi IX DPR menyambangi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Kota Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana Balai Latihan Kerja (BLK) dapat berkontribusi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan tenaga-tenaga kerja yang memiliki keahlian.
Dalam kesempatan itu, Tim Panja Revitalisasi Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Komisi IX DPR, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay memberikan apresiasi yang baik atas capaian hasil kinerja yang telah dilakukan oleh BBPLK Semarang.
“BLK Semarang yang kita kunjungi ini adalah BLK yang cukup bagus. Kita melihat mereka melakukan program-program yang luar biasa dan bisa melatih sekitar 3 ribu siswa dalam setahun. Alumni pelatihan di sini bisa langsung diterima di dunia usaha,” ujarnya, usai memimpin pertemuan Panja dengan Gubernur Jawa Tengah, stakeholder terkait, serta para pengusaha yang tergabung dalam Apindo, di Semarang, Jateng, Jumat (17/5/2019).
Ia mengatakan, Tim Panja BLK Komisi IX DPR telah mendapatkan informasi dari kedua belah pihak, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Apindo
“Apindo mengakui bahwa mereka memang menampung dengan senang hati alumni atau lulusan yang dilatih di BLK Semarang ini. Itu artinya, BLK ini mampu melahirkan pekerja yang sangat profesional yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja,” tandas politisi Fraksi PAN itu.
Hasil karya siswa-siswa di BLK Semarang ini memang luar biasa.
“Tarafnya bukan hanya nasional, tetapi sudah bertaraf internasional. Bahkan saya dengar BLK ini juga sudah mendapatkan tawaran-tawaran kerja sama dengan negara lain, seperti negara Timur Tengah, untuk memproduksi busana-busana Muslim. Kita doakan semoga bisa terjalin kerjasama, dengan begitu BLK ini akan semakin eksis,” tutur Saleh.
Menurutnya, hal lain yang tak kalah penting adalah keberhasilan BLK ini, yang bisa ditularkan ke BLK di daerah lain.
“Kalau itu bisa terwujud, maka akan dapat menciptakan lapangan usaha yang begitu besar. BLK (yang berhasil) seperti ini di Indonesia, jumlahnya (masih) tidak banyak, hanya ada sekitar 21 BLK yang tersebar di beberapa daerah. Hal ini akan menjadi rekomendasi dari Komisi IX DPR RI kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, agar menjadi fokus perhatian mereka,” ujarnya.
Saleh juga menyampaikan, kendala yang masih dihadapi saat ini utamanya dari sisi anggaran. Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan masih sangat terbatas untuk melaksanakan revitalisasi seperti ini.
“Untuk itu, kita akan mendorong supaya anggarannya bisa dimaksimalkan. Selain itu, persoalan lainnya adalah dari sisi pegawai pelatih PNS. Berdasarkan paparan yang disampaikan Kemnaker kepada Komisi IX DPR, mereka masih kekurangan sekitar 5 ribu PNS untuk diterjunkan langsung ke BLK – BLK sebagai pelatih,” papar Saleh.
Menurut politisi dapil Sumatera Utara ini, hal ini merupakan pekerjaan yang cukup luar biasa besar, dimana (dibutuhkan) sejumlah 5 ribu PNS baru sebagai tenaga pelatih. Hal itu juga menjadi PR tersendiri yang harus dikerjakan oleh Kemnaker.
“Tetapi kita akan tetap mendorong pemerintah untuk memenuhi hal itu, karena saat ini pemerintah juga ingin mendorong bagaimana agar supaya jumlah pengangguran bisa dikurangi lebih cepat dan lapangan pekerjaan yang tercipta jumlahnya juga semakin banyak,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan