Bamsoet Geram 175.434 Pejabat Belum Laporkan LHKPN ke KPK

  • Whatsapp
Ketua MPR Bambang Soesatyo

INDOPOLITIKA.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) geram lantaran, 175.434 pejabat RI belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara, kata Bamsoet, batas waktu penyetoran LHKPN paling lambat tanggal 31 Maret 2020. Oleh sebab itu, ia mendorong kepada seluruh pejabat penyelenggara pemerintah untuk segera melaporkan LHKPN, mengingat sistem pelaporan memungkinkan untuk dilakukan lebih cepat.

Berita Lainnya

“Hingga 28 Februari 2020, KPK mencatat dari total 358.900 kewajiban penyerahan LHKPN baru 183.466 orang, atau 51,12 persen yang melapor, sementara pejabat yang belum menyerahkan LHKPN mencapai 175.434 orang. Sedangkan batas waktu penyetoran LHKPN paling lambat tanggal 31 Maret 2020,” kata Bamsoet, di Jakarta, pada Kamis (5/3/2020).

Melaporkan LHKPN menurut Bamoset, sudah ada dasar hukumnya, sebagaimana yang tercantum dalam UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, UU No 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Keputusan KPK tahun 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

“Jadi harus tetap diberikan sanksi bagi pejabat penyelenggara negara yang lalai dalam melaporkan agar lebih efektif,” ungkapnya.[ab]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *