Bamsoet: Keputusan Terbitkan Perppu KPK Wewenang Presiden

  • Whatsapp
Ketua MPR Bambang Soestyo

INDOPOLITIKA.COM – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa keputusan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada ditangan Presiden Joko Widodo.

“Desakan pada presiden untuk keluarkan perppu ya menurut saya menjadi domain presiden dan kita percayakan saja pada presiden untuk ambil keputusan, apakah perlu perppu untuk menunda atau tidak,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Baca juga:

Menurut Bamsoet, Undang-undang KPK sendiri belum berlaku, karena belum ditandatangani oleh Presiden. Menurutnya, peraturan Undang-Undang pun, UU KPK akan berlaku setelah 30 hari dari hari pengesahan Undang-Undang tersebut.

“Sesuai ketentuan perundang-undang yang ada maka, setelah 1 bulan terhitung 17 september presiden tidak tandatangan maka otomatis UU KPK itu berlaku. Nah setelah itu pertanyaannya apakah presiden perlu buat perppu atau tidak berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kan pertannyaanya begitu. Ya menurut saya yang bisa jawab adalah presiden,” ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Bamsoet hal itu juga berarti adanya ruang yang disediakan untuk judicial review di Mahkamah Konstitusi. “Ada ruang yang disediakan oleh negara untuk di MK, judicial review,” pungkasnya.[asa]

 

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *