INDOPOLITIKA – Banjir yang melanda Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu (15/3) sore, telah merendam sedikitnya 718 rumah warga.
Kejadian yang berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB ini, menurut data sementara yang diterima oleh Pusdalops BNPB, berdampak pada 755 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 2.646 jiwa.
Ribuan warga yang terdampak banjir tersebar di empat desa, yaitu Desa Cihanjuang, Desa Sindanggalih, Desa Sindangpakuon, dan Desa Sukadana. Hujan deras yang disertai dengan luapan Sungai Cimande menyebabkan ketinggian air mencapai 200 sentimeter, memperparah kondisi banjir.
Selain merendam rumah-rumah warga, banjir juga menggenangi dua fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, serta area persawahan seluas 3,2 hektar yang terancam gagal panen.
Bantuan dan Evakuasi Terus Dilakukan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang telah mendistribusikan bantuan logistik, termasuk 100 kg beras dan 20 lembar selimut. Tim gabungan yang terdiri dari personel BPBD dan dinas terkait juga telah diturunkan untuk melakukan pencarian dan pertolongan kepada warga yang terdampak.
Dapur umum juga telah didirikan di Kantor Kecamatan Cimanggung untuk melayani kebutuhan permakanan para pengungsi.
Hingga Sabtu malam, jaringan listrik di beberapa wilayah masih padam, sementara tim gabungan terus melakukan evakuasi. Ketinggian air juga berangsur surut dengan level sekitar 100 sentimeter.
BNPB Ingatkan Warga untuk Waspada
Menyikapi bencana yang terjadi, BNPB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir. Warga diminta untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman jika hujan deras berlangsung lebih dari satu jam atau jika jarak pandang menurun kurang dari 100 meter.
Selain itu, BNPB mengingatkan agar warga yang rumahnya telah surut dari banjir tetap waspada terhadap ancaman penyakit pasca-banjir, seperti diare, demam berdarah, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan penyakit kulit.
Pemerintah daerah juga diminta untuk memeriksa kesiapan perangkat, personel, serta sumber daya untuk menghadapi potensi darurat di wilayahnya guna mengurangi dampak dari bencana serupa di masa mendatang.(Chk)
Tinggalkan Balasan