Banyak Polisi Duduki Jabatan Publik, Pengamat Politik: Semua Orang Berhak Tak Terkecuali Polisi

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing tak mempersoalkan terkait banyaknya perwira tinggi polri menduduki jabatan publik. Menurutnya, semua orang memiliki hak konstitusional.

“Setiap warga negara berhak menduduki jabatan publik, termasuk dari polisi, sepanjang sesuai dengan UU yang berlaku, memiliki kapabilitas, profesionalitas dan terutama berintegritas kukuh,” kata Emrus melalui pesan tertulis kepada indopolitika, Selasa (5/11).

Baca Juga:

Emrus mengatakan jika hanya melihat aspek jumlah dari suatu latar belakang organisasi tertentu untuk duduk menjadi pejabat publik, sangat tidak penting untuk diperbincangkan di ruang publik.

“Sama sekali belum begitu bermanfaat mewujudkan Indonesia maju,” tegas emrus.

Menurutnya, justru yang sangat penting untuk diperbincangkan adalah dari aspek kapabilitas,  profesionalitas, integritas dan aseptabilitas setiap calon dan yang sudah menjadi pejabat publik dari manapun latarbelakangnya.

“Tak terkecuali dari polisi, Ini jauh lebih produktif,” jelasnya.

Diakui Emrus, sejauh ini jumlah pejabat publik masih sangat didominasi dari masyarakat sipil, kemudian disusul dari instansi dengan budaya kerja komando. Sedangkan urutan terakhir menduduki jabatan publik, justru dari polisi.

Karena itu, sepanjang sesuai Undang-undang, dari manapun latarbelakang, setiap warga negara berhak menduduki jabatan publik, termasuk dari polisi. Ini hak konstitusional setiap warga negara,” bebernya.

Diketahui, Polisi menjadi andalan Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan di periode kedua 2019-2014 bersama Wapres Ma’ruf Amin.

Sederet petinggi Polri mengisi berbagai jabatan menteri dan lembaga tinggi nomor satu di negeri ini. Terbaru adalah Komjen Pol. Mochamad Iriawan alias Iwan Bule yang terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Sabtu (2/11/2019).

Eks petinggi Polri lainnya yang menduduki jabatan penting di negeri ini adalah Jenderal (Purn) Tito Karnavian (Mendagri) dan Irjen Pol. Firli Bahuri (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK).

Sebelumnya, sejumlah jenderal polisi yang sudah menjadi pemimpin lembaga tinggi antara lain Komjen Heru Winarko (Kepala Badan Narkotika Nasional/BNN), Komjen Suhardi Alius (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme/BNPT), Komjen (Purn) Budi Waseso (Direktur Utama Perum Badan Usaha Logistik/Bulog).

Selain itu, Komjen Setyo Wasisto (Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian/Kemenperin), Irjen (Purn) Ronny Sompie (Dirjen Imigrasi), dan Jenderal (Purn) Budi Gunawan (Kepala Badan Intelijen Negara/BIN).

Tak hanya itu, ada juga Irjen Pudji Hartanto (Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan), Irjen Sugeng Priyanto (Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja), Irjen Syahrul Mamma (Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan).

Petinggi Polri lain yang pernah menduduki jabatan tinggi pemerintahan antara lain Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menggantikan Asman Abnur pada Agustus 2018.

Tak hanya itu, urusan diplomasi juga diwarnai oleh keberadaan Jenderal polisi, yakni Irjen Iza Fadri (Duta Besar RI untuk Myanmar) dan Irjen Amhar Azeth (Duta Besar RI untuk Moldova). [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *