Banyak yang Tak Mau Bersaksi di Kasus Karhutla di Pulau Borneo

  • Whatsapp
Karhutla

INDOPOLITIKA – Penanganan Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Pulau Borneo (Kalimantan) belum selesai. Terutama daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yang ditenggarai merupakan daerah potensi terjadi karhutla.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki 16 kasus terkait Karhutla. Salah satunya, yang melibatkan perusahaan atau korporasi bernama PT PGK.

Baca Juga:

“Ada lima orang saksi kita periksa di perusahaan PT PGK,” katanya di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu (28/8).

Hendra menjelaskan, PT PGK bergerak di bidang kelapa sawit. Perusahaan yang terletak di kawasan Kapuas itu, mengakibatkan 2,4 hektar lahan yang dikuasainya terbakar.

Menurut Hendra, ketika sebuah perusahaan memiliki izin untuk menggarap lahan, mereka sudah memiliki aturan. Salah satunya harus menjaga lahan tersebut agar tidak terbakar.

“Dia menggunakan tanah untuk usaha. Tapi kan dia udah punya tanggung jawablah bahasanya. Kalau sampai 2,5 hektar lebih (terbakar) kan dia termasuk lalai,” jelas Hendra.

Hendra mengaku, dalam mengusut kasus karhutla yang melibatkan korporasi, Polda Kalteng terkendala dengan saksi ahli. “Saksi ahlinya itu pada malas dia. Makanya kita kesulitan disitu,” katanya.

Hendra menerangkan, saksi ahli itu terdiri dari saksi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), saksi ahli kebakaran, maupun saksi ahli dari pihak perusahaan. Para saksi ahli kata Hendra, terkendala soal biaya jika pihaknya ingin memintai keterangan mereka di Kalteng.

“Mereka itu tidak hanya masalah biaya. Tapi mereka juga rata-rata tidak mau memberi keterangan karena mereka berada di  balik perusahaan yang besar,” beber Hendra.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Barat (Kalbar), Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, pihaknya telah menangani 45 laporan polisi (LP) dan menetapkan 53 tersangka kasus karhutla di Kalbar.

“Dari 45 (LP) 44-nya perorangan, kemudian 1-nya korporasi,” jelasnya.

Kemudian, ihwal penanganan kasus karhutla yang melibatkan korporasi, Donny menyebut butuh waktu yang lama. Sebab, pihaknya harus gelar perkara untuk mencari tahu siapa yang paling bertanggung jawab atas kasus tersebut.

“Tapi yang pasti, dari olah TKP, penyidik berkeyakinan tindak pidana disana. Kita tinggal cari siapa yang paling bertanggung jawab,” ucapnya.

Lebih lanjut, menjelang akhir bulan Agustus ini, jumlah hotspot lahan di Kalbar mengalami penurunan cukup signifikan. Donny juga berharap, melalui pemberitaan karhutla lewat media massa, bisa mengingatkan masyarakat dan korporasi agar bertanggung jawab atas lahan yang dimilikinya.

“Polda Kalbar beserta seluruh jajaran, tidak segan- segan melakukan penindakan atau upaya penegakan hukum, apabila masih juga (ada) maysarakat ataupun korporasi membuka lahan dengan cara membakar,” pungkasnya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *