Batal Gugat Soal Banjir, Penyewa Mal Minta Kompensasi Pajak ke Anies

  • Whatsapp
Mal Taman Anggrek

INDOPOLITIKA.COM Banjir yang melanda Jakarta pada awal tahun 2020 ini, masih menyisakan permasalahan, sejumlah toko di pusat perbelanjaan terpaksa belum beroperasi kembali.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah, mengungkapkan pihaknya berharap ada kompensasi kerugian pasca banjir dari Pemprov DKI Jakarta.

Berita Lainnya

“Kami tidak menuntut, tidak benar pemberitaannya. Kami hanya ingin berkomunikasi barang kali ada kompensasi yang bisa diberikan Pemprov atas kejadian banjir kemarin,” ungkap Budihardjo, dikutip dari CNN, Senin (13/1/2020).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, kompensasi yang diminta para penyewa pusat perbelanjaan bukan mengganti kerugian materil imbas banjir. Melainkan keringanan yang kaitannya dengan penerimaan pajak DKI Jakarta.

“Jadi ada beberapa peraturan yang memang kami rasakan cukup memberatkan di lapangan. Seperti apa? Contohnya seperti pajak dalam ruangan,” ujar Budiharjo.

Pajak reklame dalam ruangan yang dikenakan Pemprov DKI Jakarta, menurutnya, selama ini cukup memberatkan. Dengan omzet yang hilang karena tutupnya toko, hal akan menambah beban para tenant mal.

“Itu kompensasi yang kita harapkan. Pajak (reklame) di luar toko selama ini kita tetap bayar, nah di dalam toko kan abu-abu sifatnya, ini kan buat kita keperluan tampilkan gambar produk dan promosi,” terang Budiharjo.

Dikatakannya, soal permintaan kompensasi keringanan pajak tersebut disampaikan dalam surat laporan yang dikirimkan Hippindo ke Gubernur DKI Jakarta.

“Jadi bukan kita menuntut, tapi kita harapkan ada keringan. Kita masukan itu di laporan yang kita kirim ke Pemprov. Jadi kami tidak meminta penggantian kerugian, tapi diberikan keringanan seperti pajak-pajak misalnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, HPPBI dikabarkan ingin menuntut Pemprov DKI Jakarta atas kerugian yang diderita usai banjir yang merendam sejumlah wilayah Jabodetabek pada 1 Januari 2020.

“Kita mau fair saja untuk kompensasi banjir ini. Sejauh ini kita tuntutnya beberapa kebijakan yang menghambat bisa dicabut, seperti pajak,” ujar Budihardjo seperti dikutip Antara, Sabtu (11/1/2020).

Menurutnya, berdasarkan hitung-hitungan kasar diperkirakan bahwa kerugian yang diderita bisa mencapai Rp15 miliar selama operasional tutup setengah bulan ini.

“Kita target per meter persegi Rp1 juta sampai Rp2 juta per bulan. Ini mereka tutup setengah bulan. Misalnya, Rp500 ribu (tinggal) kali saja. Kalau luas mal ada 30 ribu meter persegi, bisa rugi capai Rp15 miliar selama tutup,” jelasnya. [rif]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *