Pemilu

Batas Akhir 17 Juli 2018, KPU: Tak Ada Penambahan Waktu Pendaftaran Bacaleg

Anggota KPU Bidang Teknis Penyelenggaraan, Ilham Saputra mengingatkan masa registrasi yang tersedia hanya 14 hari, tidak akan ada penambahan masa pendaftaran setelah batas akhir 17 Juli 2018 pukul 24.00 WIB.

“Tidak mungkin atau ada peluang sampai saat ini, kita tidak berpikir untuk memperpanjang masa pendaftaran ini,” ujar Ilham saat memantau kesiapan pendaftaran di Gedung KPU, Jumat (13/8/2018).

Menurut Ilham, sosialisasi terkait pencalonan sudah cukup masif dilakukan KPU kepada partai politik. Begitu juga dengan waktu bagi peserta pemilu untuk memasukkan datanya ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon). “Jadi informasi informasi tentang beberapa hal persyaratan calon juga sudah kita sampaikan,” tutur Ilham.

Ilham menerangkan tidak adanya potensi penambahan masa pendaftaran juga karena pertimbangan, ada tahapan lain yang tidak boleh terganggu prosesnya. Salah satunya sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan Program dan Jadwal adalah masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden 4-10 Agustus 2018. “Karena kalau kita perpanjang ini berimplikasi kepada hari H pemilu mendatang. Karena kita sudah menghitung, sudah mempertimbangkan beberapa banyak hal untuk tetap pendaftaran pada 4-17 juli ini,” tutur Ilham.

Ketimbang memikirkan hal itu, Ilham lebih menyarankan agar partai politik menggunakan waktu yang ada untuk segera mendaftarakan bacalegnya ke KPU. Menurut dia, mendaftar diwaktu yang lebih longgar memudahkan partai politik untuk mengetahui sejauh mana kelengkapan dokumen yang dimiliki. “Agar KPU bisa segera verifikasi dengan cepat dan parpol juga punya waktu cukup untuk memperbaiki hasil verifikasi KPU,” tutup Ilham.

Untuk diketahui dokumen pencalonan yang perlu dibawa partai politik saat mendaftarkan bacalegnya antara lain menyerahkan surat pencalonan model B, daftar bakal calon model B.1, surat pernyataan pimpinan parpol model B.2, pakta integritas model B.3 yang menyatakan bakal calon bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, serta salinan SK Kemenkumham. Setelah semua syarat tersebut terpenuhi dan lengkap, maka KPU akan memberikan tanda terima dan kemudian mengecek syarat calon.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close