Bawaslu: ASN Dilarang Deklarasikan Diri Sebagai Bacalon Kepala Daerah

  • Whatsapp
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjadi pembicara dalam acara 'Diseminasi Netralitas ASN Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020' di Merauke Provinsi Papua, kemarin. Foto : Humas Bawaslu RI

INDOPOLITIKA.COM – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, data motif pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan analisis data selama 2017-2018 terlihat, sebanyak 10 persen ASN mencoba-coba tidak netral, sekitar 20 persen ketidaknetralan ASN karena ada niat. Lalu 70 persen ASN tidak netral karena terpaksa atau paksaan pihak lain.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu ini menuturkan, masalah ketidaknetralan ASN itu seperti penurunan jabatan atau pergantian pejabat daerah. Padahal, ASN sudah mengikuti proses teknis untuk mendapatkan jabatan tersebut. “Ada yang diturunkan dari jabatan Sekretaris Daerah, ada kepala dinas yang diganti, dan sebagainya,” ujarnya, kemarin.

Berita Lainnya

Selain itu, Fritz menuturkan, larangan netralitas ASN terbagi atas aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Dia menegaskan, disiplin pegawai negeri diatur dalam Pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dalam aturan tersebut PNS dilarang memberi dukungan kepada calon kepala daerah.

“Bentuknya, ikut kampanye, menggunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye, membuat keputusan yang menguntungkan/merugikan salah satu Paslon, juga mengadakan kegiatan yang memihak salah satu Paslon,” terangnya.

Untuk aturan kedua, Dosen Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera ini menyebutkan, tujuh jenis larangan ASN yang termuat pada PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Pertama, katanya, PNS dilarang melakukan pendekatan politik untuk mengusulkan orang lain atau dirinya sendiri menjadi calon. Kedua, PNS dilarang memasang spanduk/baliho untuk dirinya sendiri atau orang lain. “Ketiga, ASN dilarang juga mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah,” sebutnya.

Larangan keempat, sambung Fritz, PNS dilarang menghadiri deklarasi calon kepala daerah, baik menggunakan atau tidak menggunakan atribut dinas. Kelima, PNS juga dilarang membubuhi tanda suka, mengomentari, atau membagikan postingan calon kepala daerah di media sosial. “Keenam, ASN dilarang menjadi narasumber/pembicara pada kegiatan pertemuan parpol,” tutupnya.

Karenanya, alumni Doktor Hukum di Australia tersebut mengharapkan kepala daerah tidak menggunakan ASN untuk memenangkan kontestasi pemilihan 2020.[asa]

 

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *