INDOPOLITIKA.COM – Safari politik yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dianggap Bawaslu sebagai tindakan tidak etis.

Anies yang merupakan calon presiden NasDem dari Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS, terus dibela terkait kegiatannya.

Seperti yang diungkapkan, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra yang mendorong Bawaslu agar menegur pejabat yang berkampanye secara terselubung.

“Silakan saja Bawaslu menegur pihak-pihak yang dirasa melakukan kampanye di luar waktunya, yang melanggar aturan pemilu. Apalagi jika ada para pejabat negara yang katanya mau nyapres atau mau jadi cawapres. Muka menteri atau kepala daerahnya dimana-mana,” kata Herzaky kepada wartawan, Minggu (18/12/2022).

Ia menekankan Partai Demokrat sejatinya sangat mengapresiasi kerja-kerja profesional rekan-rekan Bawaslu. Sehingga, ia berharap tidak ada tebang pilih dalam penegakkan aturan pemilu.

Demokrat meminta bila ada pejabat yang secara terang sudah memasang wajahnya dimana-mana, ia berharap Bawaslu juga perlu mencermati benar apakah ada dana APBN atau APBD ada dipakai buat bantu kampanye terselubung.

“Kan sangat tidak etis dan tidak patut itu. Rakyat lagi susah, negara mengakunya lagi susah, tahu-tahu ada dana APBN atau APBD dipakai buat kampanye terselubung,” sindirnya.

Termasuk, kata dia, jika pejabat yang juga membuat acara yang tidak ada hubungan secara langsung dengan tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi kalau ternyata ada penjabat publik sibuk ikut-ikutan mengendorse capres ke sana-kemari.

“Pastinya ini jauh lebih tidak pantas dan lebih tidak etis dari pada seorang tokoh nasional keliling Indonesia yang menemui rakyat tanpa pakai uang negara,” terang Herzaky.

Karena itu, ia menilai pandangan etis dan tidak etis Bawaslu itu jangan hanya disasar ke salah satu bakal kandidat saja. [Red]

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com