Bawaslu Tangsel: Kepala Daerah Petahana Dilarang Rotasi-Mutasi Pejabat Lagi

  • Whatsapp
Ketua Bawaslu Kota Tangsel, M Acep.

INDOPOLITIKA.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan, menegaskan Pemerintah Kota Tangsel sudah tak dapat lagi melakukan rotasi dan mutasi pejabat.

“Larangan ini sesuai Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), bahwa delapan bulan jelang pencalonan sudah tidak lagi ada rotasi dan mutasi,” ungkap Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep, Minggu (19/1/2020).

Bacaan Lainnya

Menurut Acep, dengan aturan itu maka, Pemkot Tangsel, seharusnya terakhir melakukan rotasi dan mutasi pada 7 Januari 2020.

“Kalau di aturan delapan bulan menjelang Pilkada, maka terakhir itu 7 Januari 2020. Itu artinya sampai delapan bulan ke depan sudah tidak ada lagi rotasi dan mutasi di jajaran ASN Tangsel,” ucapnya.

Kecuali, lanjut dia, Walikota Tangsel mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan rotasi dan mutasi. “Kalau mau ada rotasi, walikota harus meminta izin dulu sama Kemendagri. Kalau diperbolehkan ya silahkan, tapi juga harus memberi informasi bahwa sudah dapat izin dari Kemendagri bukan baru mengusulkan,” katanya.

Bawaslu Tangsel mengancam, jika aturan itu tidak diindahkan, maka sanksi tegas berupa pembatalan pasangan calon akan dilakukan. “Karena Tangsel ada petahana (wakil Walikota Benyamin Davnie), berarti sanksinya sebagaimana undang undang bisa dibatalkan sebagai pasangan calon nantinya,” tambahnya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Evi Novida Manik menjelaskan, pelarangan mutasi maupun pengangkatan pejabat oleh kepala daerah yang akan mengikuti kontestasiPilkada 2020 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Selain itu, aturan turunannya yakni Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelanggaraan Pilkada 2020.

Pada Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada, disebutkan bahwa kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Kemudian pada Pasal 71 ayat 3 dijelaskan, kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang mengungtungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Selain itu, Pasal 71 ayat 5 menyebutkan, apabila kepala daerah selaku pejawat melanggar ketentuan tersebut, yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Pasal 71 ayat 6 mengatur bahwa sanksi di kepala daerah yang tidak ikut dalam Pilkada 2020 pun diatur salam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Evi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memiliki kewenangan untuk mengingatkan kepala daerah atas peraturan di atas. “Ini menjadi kewenangan Mendagri untuk mengingatkan kepala daerah,” kata dia.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *