Jutaan Batang Rokok Konvensional, Elektrik hingga Cerutu Ilegal Disita Bea Cukai

  • Whatsapp
Ilustrasi Bea Cukai Amankan Rokok Elektrik dan rokok Konvensional

INDOPOLITIKA.COM- Bea Cukai berhasil mengamankan kurang lebih 8,1 juta batang rokok konvensional dan kurang lebh 135 ribu rokok elektrik ilegal. Penyitaan ini dibagi dalam empat waktu di tahun 2019. Yakni pada 17 September, 26 September, dan 16 Oktober 2019.

Rokok konvensional dan rokok elektrik tersebut ditemukan di tempat berbeda. Yaitu di Serang-Banten, Indragiri Hilir-Riau, Kuningan-Jakarta Selatan, dan Sunter-Jakarta Utara.

Baca Juga:

Direktur Kepabeanan Bea Cukai, Syarif Hidayat mengatakan, pengamanan ini dilakukan untuk menjaga perusahaan legal semakin berkembang. Kata dia, maraknya bisnis online shop memudahkan para pemian rokok ilegal melakukan transaksi jual beli secara online.

“Memang kami melakukan ini dalam rangka mengamankan agar para pengusaha yang melakukan usaha secara legal menjadi terlindungi dan berusaha dengan lebih baik, sehingga tidak terganggu dengan barang-barang seperti ini,” ujar Syarif.

Syarif menambahkan dengan adanya pemain rokok ilegal ini membuat negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp 5,8 miliar. Dimana seharusnya ada uang yang masuk ke pajak bea cukai dari pemain rokok ilegal ini.

Dalam operasinya itu, Direktur Teknis dan Fasilitas Bea dan Fasilitas Bea Cukai  Dwi Heryanto mengatakan, selain mengamankan rokok konvensional dan rokok elektrik, Bea cukai berhasil mengamankan 21.650 gram tembakau iris, sebanyak 2700 batang cerutu, dan 228 botol minuman ilegal.

Kata dia, selama ini bea cukai mengalami kesulitan untuk melakukan pengamanan karena dari Kementerian Keuangan tidak menetapkan HTPL itu sebagai barang kena cukai. Tapi, bea cukai melakukan pengendalian dan pendataan, sehingga mampu untuk melakukan pengamanan ini.

“Kita informasikan, ini semua operasi tidak akan bisa dilakukan terutama untuk HTPL kalau dari kemarin-kemarin awal tahun pertengahan lalu, kementerian keuangan tidak menetapkan bahwa HPTL itu sebagai barang kena cukai, jadi kementerian keuangan dalam hal ini tidak berhak mengizinkan, tapi dengan fungsinya terapkan instrumen fiskal untuk lakukan pengendalian. Tujuannya apa, melakukan pemetaan pendataan dan juga lakukan penindakan tidak sesuai ketentuan,” jelas Nirwala.{pit}

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *