Beda Pandangan Soal Desa Fiktif, Pengamat Ini Ingatkan Menteri Jangan Buat Gaduh di Ruang Publik

  • Whatsapp
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing

INDOPOLITIKA.COM – Pengamat politik Emrus Sihombing, menyebut sebaiknya sejumlah menteri-menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak saling gaduh di ruang publik. Dan apabila ada masalah, bisa diselesaikan di internal sendiri.

Hal ini menanggapi beda pandangan terkait ‘desa fiktif’ antara Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.

Baca Juga:

“Dua pandangan yang sangat berseberangan ini sejatinya diungkapkan dan dibahas tuntas dalam rapat internal kabinet,” kata Emrus kepada Indopolitika.com, Sabtu (9/11/2019).

Menurut Emrus, pertanggungjawaban itu mesti dilihat dari kecocokan fakta, data dan bukti. Jika hanya berbeda sudut pandang, maka akan lebih mudah untuk melakukan klarifikasi di ruang publik. Namun, jika ditemukan perbedaan yang signifikan, maka perlu dilakukan uji validitas secara menyeluruh. “Terhadap sajian lontaran pernyataan dari dua menteri tersebut,” ujarnya.

Emrus mengatakan, jika fakta, data dan bukti dari kedua menteri tidak valid, menurutnya, Menkeu dan Mendes mesti meminta maaf kepada publik dan menegaskan tidak akan mengulangi hal serupa. Bahkan dia mencontohkan seorang menteri Jepang yang mundur dari jabatan lantaran salah ucapan.

“Jika hasilnya ditemukan bahwa fakta, data dan bukti yang bersumber dari salah satu menteri tersebut benar-benar tidak valid, alangkah satrianya menteri yang bersangkutan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju, supaya tidak menjadi beban presiden di mata publik,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keungan Mulyani mengatakan ada laporan banyak desa baru yang tidak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapatkan kucuran dana desa setiap tahun. Desa tersebut kemudian disebut sebagai desa fiktif.

Namun Iskandar mengatakan tidak ada desa fiktif seperti yang disebutkan Mulyani. “Sejauh ini belum ada desa fiktif,” kata Iskandar, di Kantor Kepresidenan, Jumat (8/11/2019).

Pada pemerintahan Jokowi yang pertama, beda pendapat di antara menteri-menterinya juga pernah terjadi dan menjadi polemik yang menyita perhatian publik [rif]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *